Arsip lengkap tulisan Qelas.id, diurutkan dari yang terbaru.
Rapor Pendidikan 2026 dipercepat agar masuk ke siklus anggaran sekolah. Artikel ini menjelaskan bobot sumber data, risiko data keliru, dan batas pemakaiannya untuk kebijakan.
Rencana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027/2028 mengubah cara sekolah membaca capaian belajar. Tantangannya ada pada mutu asesmen, pendampingan, dan risiko putus sekolah.
Kemdiktisaintek mendorong kampus menghubungkan peringkat, riset, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan arah ini membuka peluang, sekaligus menyisakan soal ukuran dampak dan kapasitas kampus.
Fenomena SD negeri dengan satu sampai lima murid baru mendorong penataan sekolah. Data Dapodik dan aturan daerah menunjukkan keputusan harus menggabungkan mutu, jarak layanan, guru, dan demografi.
Target 14.000 desa memiliki TK pada akhir 2026 membuka persoalan lebih besar: akses PAUD, ketepatan PIP, status lembaga nonformal, dan kesejahteraan guru belum bergerak serempak.
Penyaluran TPG non-ASN setiap bulan dan kenaikan anggaran 2026 memperbaiki desain kesejahteraan guru, tetapi keterlambatan kuartal ketiga menunjukkan bahwa kepastian pendapatan masih bergantung pada data.
Skor Indeks Integritas Pendidikan 2026 naik menjadi 73,30, tetapi dimensi tata kelola masih berada di kategori Korektif. Artikel ini menjelaskan cara membaca skor, temuan, dan tindak lanjut KPK.
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas perlindungan murid hingga ruang digital dan membagi penanganan antara sekolah dan pemerintah daerah. Data kekerasan menunjukkan tantangan penerapan aturan ini.
Integrasi TKA dan Asesmen Nasional 2026 menyatukan pengukuran capaian murid dan evaluasi sekolah. Data Rapor Pendidikan menunjukkan tantangan pemerataan masih besar.
Program revitalisasi sekolah meluas hingga ratusan ribu satuan pendidikan. Anggaran, prioritas wilayah, dan ukuran hasil belajar perlu dibaca bersama agar renovasi berujung pada layanan yang lebih baik.
Bahasa Inggris wajib mulai kelas III SD pada 2027/2028. Pemerintah menyiapkan guru, tetapi data menunjukkan kemampuan dan pemerataan pengajar masih menjadi tantangan utama.
Pemerintah menata status ratusan ribu guru mulai 2027. Kebijakan ini memberi kepastian kepegawaian, tetapi belum otomatis menyelesaikan kekurangan dan ketimpangan guru antardaerah.
