Pemulihan Sekolah Pascabencana Sumatra Capai Rp2,99 Triliun
Kemendikdasmen melaporkan 4.922 satuan pendidikan di Sumatra kembali belajar normal setelah 98,8 persen dana revitalisasi tersalurkan hingga November 2026.
Isu & Kebijakan
Perkembangan terbaru kebijakan pendidikan nasional dan daerah, beserta dampaknya bagi sekolah, guru, dan peserta didik.
Berita terbaru
Semua berita Isu & Kebijakan →
Kemenag Aceh Minta 42 Madrasah Penerima PHTC Jaga Mutu Fasilitas
Kemenag Aceh meminta 42 madrasah penerima PHTC membuktikan peningkatan prestasi siswa dan merawat fasilitas. Sekitar 83 persen tanah untuk SBSN adalah tanah wakaf.
Kemendikdasmen Targetkan Perbaikan 5.403 SMA Rusak pada 2026
Kemendikdasmen menargetkan perbaikan 5.403 SMA pada 2026. Data Dapodik mencatat 9.990 SMA mengalami kerusakan, dengan penanganan sekolah rusak sedang dan berat dilakukan bertahap.
DKI Rencanakan 100 Sekolah Swasta Gratis Tambahan pada 2027
Pramono Anung mengumumkan tambahan 100 sekolah untuk program sekolah swasta gratis di DKI mulai Juli 2027. Daftar penerima dan anggaran masih menunggu pembahasan DPRD.
Kemenag Buka Empat Bantuan Pesantren, Pengajuan Ditutup 15 November
Kementerian Agama membuka pengajuan empat bantuan pesantren pada 9 sampai 15 November 2026. Nilainya Rp50 juta sampai Rp100 juta, dengan pendaftaran melalui SIMBA.
Artikel
Isu & Kebijakan
Grading Dapur MBG Menguji Ketepatan Layanan bagi Sekolah
BGN mulai menilai kemampuan dapur SPPG sebelum menetapkan jumlah penerima MBG. Artikel ini menjelaskan aturan, implikasi bagi sekolah, serta data yang masih perlu dibuka agar layanan dan akses murid terpantau.
13 November 2026 · 7 menit baca
Isu & Kebijakan
Anggaran Pendidikan 2027 Naik, Ukuran Hasilnya Harus Terbaca
Anggaran pendidikan 2027 ditetapkan Rp824 triliun setelah realisasi 2026 mencapai Rp574,2 triliun per September. Tantangannya, publik perlu melihat hasil belanja itu pada layanan sekolah.
Isu & Kebijakan
PIP 2026: Sekolah Menjadi Penentu Awal, Data Tetap Diuji
Aturan PIP 2026 memindahkan pengusulan calon penerima ke sekolah dan memperluas sasaran ke TK. Analisis ini membaca manfaat, risiko data, serta batas bukti dampaknya.
Isu & Kebijakan
Rapor Pendidikan 2026: Data Makin Cepat, Validasi Jadi Penentu
Rapor Pendidikan 2026 dipercepat agar masuk ke siklus anggaran sekolah. Artikel ini menjelaskan bobot sumber data, risiko data keliru, dan batas pemakaiannya untuk kebijakan.
Isu & Kebijakan
Sekolah Minim Murid: Mengapa Penataan Tak Cukup dengan Penggabungan
Fenomena SD negeri dengan satu sampai lima murid baru mendorong penataan sekolah. Data Dapodik dan aturan daerah menunjukkan keputusan harus menggabungkan mutu, jarak layanan, guru, dan demografi.
Isu & Kebijakan
Wajib Belajar 13 Tahun dan Lubang Akses PAUD di 14.000 Desa
Target 14.000 desa memiliki TK pada akhir 2026 membuka persoalan lebih besar: akses PAUD, ketepatan PIP, status lembaga nonformal, dan kesejahteraan guru belum bergerak serempak.
Isu & Kebijakan
Skor Integritas Pendidikan 2026 Naik, Tata Kelola Masih Tertinggal
Skor Indeks Integritas Pendidikan 2026 naik menjadi 73,30, tetapi dimensi tata kelola masih berada di kategori Korektif. Artikel ini menjelaskan cara membaca skor, temuan, dan tindak lanjut KPK.
Isu & Kebijakan
Budaya Sekolah Aman 2026: Perlindungan Murid Bergantung pada Pokja Daerah
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas perlindungan murid hingga ruang digital dan membagi penanganan antara sekolah dan pemerintah daerah. Data kekerasan menunjukkan tantangan penerapan aturan ini.
Isu & Kebijakan
Revitalisasi Sekolah 2027: Target Meluas, Ukuran Hasil Belum Tuntas
Program revitalisasi sekolah meluas hingga ratusan ribu satuan pendidikan. Anggaran, prioritas wilayah, dan ukuran hasil belajar perlu dibaca bersama agar renovasi berujung pada layanan yang lebih baik.
Isu & Kebijakan
Bahasa Inggris Wajib di SD: Ujian Kesiapan Guru Dimulai 2026
Bahasa Inggris wajib mulai kelas III SD pada 2027/2028. Pemerintah menyiapkan guru, tetapi data menunjukkan kemampuan dan pemerataan pengajar masih menjadi tantangan utama.
Isu & Kebijakan
Penataan Guru 2027: Kepastian Status dan Ujian Pemerataan
Pemerintah menata status ratusan ribu guru mulai 2027. Kebijakan ini memberi kepastian kepegawaian, tetapi belum otomatis menyelesaikan kekurangan dan ketimpangan guru antardaerah.