Skor Integritas Pendidikan 2026 Naik, Tata Kelola Masih Tertinggal

Pada 6 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis Indeks Integritas Pendidikan dari Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2026. Skor nasionalnya 73,30 dan masuk kategori Adaptif, tetapi nilai dimensi tata kelola hanya 70,67, di bawah karakter peserta didik dan ekosistem pendidikan. Selisih itu membuat angka utama perlu dibaca bersama rincian surveinya. Bagi sekolah dan keluarga, pertanyaan praktisnya ialah bidang layanan mana yang masih rentan dan bagaimana hasil survei itu akan ditindaklanjuti.

KPK mengumpulkan jawaban dari 393.584 responden pada 42.810 satuan pendidikan. Cakupannya membentang dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi, mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, sembilan negara dengan satuan pendidikan Indonesia, serta 36 domain pendidikan tinggi. Luas cakupan membuat indeks dapat dipakai untuk membaca persoalan bersama, tetapi skor nasional tetap tidak menjelaskan keadaan setiap sekolah atau kampus secara terpisah.

Kenaikan skor agregat menyembunyikan variasi

Skor nasional 2026 naik dari 69,05 pada pengukuran 2024 menjadi 73,30, atau bertambah 4,25 poin dalam dua tahun. KPK mengelompokkan nilai pada rentang 72,51 sampai 82,5 sebagai Adaptif. Kategori itu menjelaskan posisi indeks pada skala yang ditetapkan KPK, bukan jaminan bahwa setiap peserta didik atau institusi telah bebas dari pelanggaran. Skor tersebut juga bukan persentase orang yang berperilaku jujur; portal hasil menyatakan bahwa angka dimensi dan variabel adalah nilai indeks pada skala nol sampai seratus.

Selisih 4,25 poin dari hasil 2024 memberi konteks perubahan, tetapi tidak menerangkan penyebabnya. Satu angka kenaikan tidak menunjukkan apakah perbaikan datang dari perubahan perilaku, lingkungan sekolah, tata kelola, atau komposisi responden. KPK menyusun indeks dari tiga dimensi yang berbeda, masing-masing dengan indikatornya sendiri. Skor karakter peserta didik pada 2026 adalah 74,24, sedangkan ekosistem pendidikan mencapai 75,08 dan tata kelola berada di 70,67.

Nilai karakter 74,24 dan ekosistem 75,08 memperlihatkan bahwa pengalaman pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pilihan murid. Iklim yang dibangun pendidik dan pimpinan serta cara institusi mengelola aturan ikut membentuk tindakan sehari-hari. Ketika tata kelola tertinggal dari dimensi lain, capaian karakter yang lebih tinggi belum cukup untuk menerangkan apakah saluran keluhan aman, beasiswa terbuka, atau keputusan pengadaan dapat diperiksa. Data KPK menempatkan pertanyaan tata kelola itu di bawah ukuran yang sama, sehingga ketimpangan antardimensi bisa dibaca tanpa menuduh kelompok tertentu sebagai penyebab.

Indeks jenjang pendidikan pada 2026 memperlihatkan variasi yang hilang dari skor nasional. Nilai sekolah dasar (SD) tercatat 75,36, sekolah menengah pertama (SMP) 72,83, sekolah menengah atas (SMA) 71,92, sedangkan pendidikan tinggi 72,25. Menurut portal KPK, indeks tiap jenjang dihitung dari kelompok respondennya masing-masing; perbedaan cakupan survei berarti selisih nilai belum tentu mencerminkan perbedaan kinerja. Angka SMA dan pendidikan tinggi masuk kategori Korektif, tetapi label itu mengacu pada rentang nilai dan tidak berarti seluruh sekolah menengah atau kampus mengalami persoalan yang sama.

Jumlah responden jenjang SD mencapai 219.284, dibanding 17.470 responden pada pendidikan tinggi. Perbedaan cakupan itu penting saat pemerintah daerah membaca hasilnya: tanpa menyebut kelompok yang dihitung, perbandingan nilai dapat menimbulkan kesan bahwa satu jenjang pasti lebih baik. Portal KPK mengingatkan bahwa indeks gabungan dan per jenjang memakai cakupan berbeda, sehingga tindak lanjut setempat memerlukan rincian data unit.

Tata kelola bernilai lebih rendah

Nilai tata kelola 70,67 masuk kategori Korektif, dengan beberapa unsur internal jauh lebih rendah daripada angka dimensi. Indeks independensi lembaga hanya 40,92, sementara efektivitas dan efisiensi mencapai 56,03. Nilai tersebut mengukur indikator tata kelola dalam skala indeks, bukan tingkat kejadian korupsi. Namun jarak dari skor nasional memperlihatkan bahwa hasil agregat Adaptif dapat hidup berdampingan dengan bidang institusi yang masih memerlukan pembenahan menurut kerangka KPK.

Pada unsur efektivitas dan efisiensi, indikator alokasi jumlah tenaga pengajar sesuai jumlah siswa mendapat nilai 55,22. Indikator penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan bernilai 58,19. Kedua angka itu berdekatan dengan persoalan layanan yang dirasakan di ruang belajar, tetapi tetap merupakan skor indeks persepsi, bukan audit jumlah guru atau daftar kondisi bangunan. Portal KPK juga mencatat temuan terpisah bahwa 43,22 persen satuan pendidikan melaporkan jumlah tenaga pendidik belum mencukupi atau memadai dan 56,09 persen melaporkan fasilitas belajar kurang memadai.

Nilai 55,22 dan temuan 43,22 persen tidak dapat dipertukarkan. Nilai indeks pertama mengukur persepsi atas kecukupan alokasi tenaga pengajar, sementara persentase kedua menyatakan proporsi satuan pendidikan yang melaporkan masalah jumlah pendidik. Perbedaan satuan ukur mengubah pertanyaan yang dijawab. Untuk pengelola sekolah, satu angka memberi petunjuk tentang persepsi kecukupan; angka lain menunjukkan seberapa luas laporan masalah muncul dalam satuan pendidikan yang disurvei.

Indeks independensi lembaga sebesar 40,92 menjadi titik terendah pada dimensi tata kelola. Indikator bahwa sekolah atau kampus tidak dapat dipengaruhi pihak lain ketika menentukan kebijakan mendapat nilai 33,79; pemilihan pimpinan sesuai aturan tanpa intervensi memperoleh 42,00. Nilai transparansi dalam pemilihan pimpinan tercatat 43,12. Angka itu menempatkan independensi keputusan sebagai bagian yang perlu dicermati, tetapi survei tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan intervensi dalam setiap pengangkatan atau menunjukkan siapa yang memengaruhi keputusan tertentu.

Indeks keterbukaan sistem beasiswa bernilai 54,45, sedangkan akses pemangku kepentingan terhadap rencana dan laporan penggunaan anggaran bernilai 58,36. Aspek keterbukaan itu berhubungan langsung dengan murid dan keluarga. Pada temuan terpisah, 88,22 persen satuan pendidikan melaporkan informasi seleksi beasiswa kurang transparan. Karena temuan dihitung sebagai persentase satuan pendidikan, sedangkan nilai indeks berada pada skala nol sampai seratus, kedua ukuran menunjukkan isu transparansi dengan satuan berbeda.

Temuan survei bukan skor indeks

Portal KPK memisahkan 72 temuan dalam 18 kelompok dari skor indeks, lalu menyajikan laporan sebagai persentase responden atau satuan pendidikan. Angka 95,41 persen, misalnya, merujuk satuan pendidikan yang melaporkan pemberian bingkisan kepada tenaga pendidik pada waktu tertentu. Nilai 51,54 persen menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan persepsi bahwa gratifikasi wajar. Kedua angka itu bukan taksiran bahwa 95 persen guru menerima hadiah atau 51 persen warga sekolah menyetujuinya.

Data bingkisan pada portal nasional dan siaran pers KPK memakai cakupan berbeda. Untuk kebiasaan memberi hadiah pada momen tertentu, siaran pers menyebut 60 persen sekolah dan 95 persen kampus, sedangkan portal mencatat 95,41 persen satuan pendidikan yang melaporkan pemberian bingkisan. Perbedaan cakupan itu penting bagi keluarga dan guru yang berhadapan dengan tradisi tersebut. Laporan nasional tidak memisahkan angka portal menurut jenis institusi, sehingga persentase gabungan tidak menunjukkan prevalensi khusus di sekolah atau kampus.

Portal KPK mencatat 93,07 persen satuan pendidikan melaporkan temuan peserta didik ikut menyontek atau melakukan plagiarisme ketika melihat teman. Pada portal nasional, 43,97 persen satuan pendidikan juga melaporkan peserta didik tidak berani menolak ajakan menyontek. Siaran pers KPK menyajikan ukuran lain menurut jenis institusi, yakni praktik menyontek ditemukan pada 43 persen sekolah dan 71 persen kampus responden; plagiarisme dilaporkan 93 persen kampus responden. Karena metode pengelompokan dan penyebutnya berbeda, angka-angka itu tidak dapat disatukan menjadi satu tingkat kejadian nasional.

Indeks keberanian peserta didik sebesar 52,87 mengaitkan integritas akademik dengan suasana yang memungkinkan murid bertindak. Indikator keberanian menolak ajakan melakukan pelanggaran bernilai 44,85. Angka indikator itu adalah nilai indeks, bukan persentase murid yang menolak. Ketika variabel keberanian rendah sementara laporan kecurangan meluas pada satuan pendidikan, data mengarahkan perhatian pada dukungan sosial dan perlindungan bagi murid yang mengingatkan teman, bukan semata pada hukuman setelah pelanggaran terjadi.

Laporan nasional SPI Pendidikan 2026 menggabungkan temuan lintas jenjang tanpa rincian menurut tingkat pendidikan. Portal KPK menyatakan bahwa laporan nasional menggabungkan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta tidak memisahkan temuan berdasarkan jenjang. Karena itu, persentase soal bingkisan, beasiswa, atau kecurangan akademik tidak boleh langsung dilekatkan pada semua SD, SMP, SMA, maupun kampus. Rincian menurut tingkat pendidikan, wilayah, kelompok responden, dan jenis satuan pendidikan akan diperlukan untuk mengarahkan kebijakan secara lebih tepat.

Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut

Pengumpulan data berlangsung dari 26 Januari sampai 16 Agustus 2026 melalui wawancara berbantuan komputer daring dan wawancara langsung berbantuan perangkat. KPK menyebut pengolahan statistik dan penyusunan laporan melibatkan Badan Pusat Statistik. Periode pengumpulan yang panjang dan dua cara wawancara membuka akses bagi satuan pendidikan dengan kondisi berbeda, termasuk tempat yang akses internetnya terbatas. Namun, laporan publik tetap perlu dibaca sesuai definisi responden dan satuan ukur agar pengalaman yang dilaporkan tidak diperlakukan sebagai audit administratif atas setiap institusi.

KPK telah mencantumkan langkah tindak lanjut per dimensi di portal hasil. Untuk tata kelola, rekomendasinya mencakup penguatan independensi pengadaan barang dan jasa, pemetaan kebutuhan guru serta fasilitas, pencatatan keluhan orang tua, penetapan rincian biaya secara tertulis, dan publikasi informasi beasiswa. Rekomendasi itu menghubungkan skor dengan proses yang dapat diperiksa di sekolah dan kampus. Transparansi biaya, misalnya, dapat diuji melalui dokumen sebelum pungutan dan informasi realisasi penggunaan dana yang dapat diakses warga satuan pendidikan.

Bagi murid dan orang tua, kanal pengaduan yang aman berkaitan langsung dengan temuan tentang kesulitan menyampaikan keluhan, yang dilaporkan oleh 81,10 persen satuan pendidikan. Bagi guru, aturan tertulis soal hadiah dapat mengurangi ketidakjelasan tentang pemberian yang menimbulkan konflik kepentingan. Bagi pengelola, publikasi kriteria dan hasil seleksi beasiswa memberi keluarga dasar untuk memahami keputusan. KPK juga merekomendasikan mekanisme pelaporan aman di semua jenjang serta perlindungan pelapor dari risiko dijauhi atau menerima pembalasan.

KPK menyatakan hasil survei akan didiseminasikan ke provinsi dan kabupaten/kota sampai 31 Desember 2026, lalu agenda 2027 mencakup pemantauan dan evaluasi rekomendasi. Tahap tersebut akan menentukan apakah skor nasional diterjemahkan menjadi perubahan yang bisa dilihat warga di tingkat satuan pendidikan. Penilaian berikutnya perlu menunjukkan tindak lanjut atas masalah yang sudah terukur, termasuk ketersediaan guru, transparansi beasiswa, dan aturan pengadaan. Sampai evaluasi itu berjalan, angka 73,30 menjelaskan posisi indeks nasional, sedangkan bukti tentang perubahan tata kelola masih menunggu pelaksanaan rekomendasi dan hasil pemantauan KPK pada 2027.