Wajib Belajar 13 Tahun dan Lubang Akses PAUD di 14.000 Desa

Pada 6 November 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak memiliki layanan tersebut sebelum akhir tahun. Target itu menjadi bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, yang menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum 12 tahun pendidikan dasar dan menengah.

Angka tersebut menunjukkan jarak antara rancangan kebijakan dan kondisi layanan di lapangan. Pemerintah sedang memperluas bangunan, bantuan murid, dan kualifikasi guru pada saat sebagian besar layanan PAUD masih dikelola masyarakat. Perluasan akses akan sulit menghasilkan satu tahun prasekolah yang setara jika ukuran keberhasilannya berhenti pada jumlah gedung atau lembaga yang terdaftar.

Target desa memperlihatkan masalah akses yang belum selesai

Kemendikdasmen mencatat sekitar 14.000 desa belum memiliki TK pada November 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut kesenjangan antardaerah masih lebar karena sejumlah wilayah telah memiliki beberapa TK dalam satu desa, sementara wilayah lain belum memiliki satu pun.

Data Kemendikdasmen yang dikutip dalam laporan 26 Oktober 2026 mencatat 103.221 satuan TK dengan 3.808.734 murid. Pada saat yang sama, sekitar 1.372.947 murid kelas 1 SD belum pernah mengikuti PAUD. Jarak antara jumlah lembaga dan pengalaman belajar anak menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan belum otomatis membuat anak mengikuti prasekolah.

Perbedaan istilah juga memengaruhi cara masalah itu terbaca. Target 14.000 desa merujuk pada ketersediaan TK, sedangkan layanan PAUD mencakup bentuk formal dan nonformal, termasuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Kompas pada 16 Oktober 2026 mengutip data Kemendikdasmen bahwa 191.250 lembaga PAUD, sekitar 96 persen, dikelola swasta; PAUD negeri berjumlah 7.961 lembaga atau sekitar 4 persen.

Data Himpaudi yang dikutip laporan yang sama menyebut 29.830 desa dan kelurahan belum memiliki TK atau PAUD formal. Angka itu memakai cakupan wilayah dan definisi layanan yang berbeda dari catatan 14.000 desa tanpa TK. Perbedaan tersebut tidak menghapus persoalan yang sama, yaitu anak usia prasekolah masih bergantung pada ketersediaan layanan di wilayah tempat mereka tinggal.

PIP PAUD menjawab biaya, bukan seluruh hambatan

Kemendikdasmen menyiapkan PIP bagi 888.000 murid TK pada 2026 dengan bantuan Rp450.000 per penerima per tahun. Bantuan itu diarahkan untuk memperluas kesempatan anak dari keluarga yang memenuhi kriteria agar mengikuti pendidikan sejak usia dini.

Kajian Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang dipublikasikan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada 16 Juli 2026 menunjukkan bahwa ongkos PAUD tidak berhenti pada iuran sekolah. Seragam, alat tulis, transportasi, kegiatan sekolah, dan uang saku ikut membentuk beban rumah tangga.

Dalam kajian itu, biaya transportasi di sejumlah daerah terpencil dapat mencapai ratusan ribu rupiah per bulan. Bagi keluarga miskin, biaya PAUD disebut dapat mengambil 15 sampai 25 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Angka tersebut menjelaskan mengapa bantuan dengan nominal seragam belum tentu memiliki daya beli yang sama di setiap daerah.

Kajian itu juga mencatat APK PAUD nasional sekitar 78,4 persen, sedangkan partisipasi anak usia 5 sampai 6 tahun sekitar 74,15 persen. Target partisipasi anak usia 5 sampai 6 tahun pada 2029 ditetapkan 95 persen. Anak usia dini dari keluarga miskin memiliki tingkat partisipasi sekitar 15 sampai 20 poin lebih rendah dibandingkan anak dari keluarga nonmiskin.

PSKP merekomendasikan pendekatan afirmatif yang memperhitungkan status sosial ekonomi rumah tangga dan tingkat kemahalan wilayah. Kajian itu menyebut tiga pilihan kebijakan, yaitu nominal seragam, bantuan berdasarkan Indeks Biaya Pendidikan, atau integrasi PIP PAUD dengan bantuan sosial dan penjaminan mutu daerah. Pilihan kedua dan ketiga membutuhkan data serta pengawasan yang lebih rumit.

Masalah ketepatan sasaran juga muncul dari kondisi pendataan. Kajian PSKP menemukan satuan PAUD di wilayah 3T kerap belum terdaftar dalam Dapodik, kekurangan guru bersertifikat, dan tidak menerima bantuan operasional daerah. Lembaga yang tidak tercatat berisiko tidak masuk dalam daftar calon penerima PIP, padahal anak di wilayah tersebut menghadapi hambatan akses yang lebih besar.

PAUD nonformal berada di garis depan, tetapi haknya belum setara

Sebanyak 51,8 persen dari 204.540 lembaga PAUD formal dan nonformal adalah PAUD nonformal, menurut data yang dikutip Kompas dari Himpaudi. Lembaga nonformal memiliki posisi strategis untuk mengisi ruang layanan di desa yang belum memiliki TK formal.

Layanan nonformal juga menghadapi batasan dalam akses bantuan. Betti Nuraini dari Himpaudi mengatakan PIP bagi anak usia 5 sampai 6 tahun masih terbatas pada peserta didik di lembaga PAUD formal. Ia menilai keadaan itu tidak sejalan dengan kewenangan PAUD nonformal yang juga melayani anak pada usia persiapan masuk SD.

Kesenjangan status lembaga berhubungan langsung dengan kondisi guru. Kompas melaporkan guru PAUD nonformal yang ditemui di Jakarta bergantung pada SPP murid dan bantuan lokal dengan nilai terbatas. Betti menyebut rata-rata penghasilan guru PAUD nonformal Rp250.000 per bulan, sedangkan tunjangan sertifikasi dapat mencapai Rp2 juta per bulan bagi guru yang memenuhi persyaratan profesional.

Persyaratan kualifikasi juga menambah beban. Kemendikdasmen mencatat program peningkatan kualifikasi S1 atau D4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau menjangkau 12.500 guru pada 2025 dan direncanakan menjangkau 150.000 guru pada 2026. Kompas memberitakan sebagian guru PAUD nonformal kesulitan memenuhi syarat pendidikan minimal sarjana karena usia, biaya, dan kesempatan belajar.

Kebijakan wajib satu tahun prasekolah akan menambah tanggung jawab layanan nonformal apabila pemerintah memanfaatkannya untuk menutup kekurangan TK. Tanpa kesetaraan pendataan, bantuan, kualifikasi, dan penghasilan, perluasan tanggung jawab lembaga tidak otomatis diikuti kapasitas mengajar yang setara.

Revitalisasi harus diukur dari layanan yang dipakai anak

Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 19.940 satuan PAUD pada 2026, terdiri atas 3.865 sekolah reguler dan 16.075 sekolah melalui alokasi tambahan biaya. Pada 6 November, kementerian menyebut perjanjian kerja sama telah mencakup 17.267 PAUD dengan nilai Rp10,9 triliun.

Anggaran revitalisasi dapat memperbaiki ruang belajar dan fasilitas dasar. Pemerintah juga menyatakan bantuan harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan administrasi.

Ukuran fisik tetap perlu dibaca bersama ukuran pemanfaatan. Laporan Kompas tentang TK Negeri Kebayoran Lama 01 menunjukkan perangkat papan interaktif digital belum bisa dipakai bersamaan dengan pendingin ruangan karena kapasitas listrik sekolah tidak mencukupi. Contoh itu memperlihatkan bahwa pengadaan perangkat belum menjamin fasilitas dapat digunakan dalam kegiatan belajar.

Kualitas layanan juga bergantung pada cara guru mengajar. Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa PAUD perlu memberi ruang bagi anak untuk bermain, bergerak, bersosialisasi, dan berimajinasi, bukan membebani mereka dengan hafalan atau pekerjaan rumah yang tidak sesuai usia. Kebijakan wajib prasekolah akan berhadapan dengan risiko akademisasi apabila target partisipasi dikejar tanpa tolok ukur perkembangan anak.

Target 14.000 desa membawa persoalan koordinasi ke tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memastikan desa memiliki tempat belajar, guru, data murid, dukungan operasional, dan jalur rujukan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Tanpa rangkaian layanan itu, sebuah TK dapat tercatat secara administratif, tetapi belum tentu menjadi pilihan yang terjangkau bagi keluarga.

Pertanyaan kebijakan setelah target 2026

Pemerintah telah menyatukan perluasan akses, PIP, revitalisasi, dan peningkatan kualifikasi guru dalam paket kebijakan PAUD. Data yang tersedia menunjukkan setiap unsur memiliki hambatan berbeda: desa belum memiliki TK, keluarga menghadapi ongkos transportasi, lembaga nonformal belum setara dalam dukungan, dan guru menghadapi batas kualifikasi serta penghasilan.

Pertanyaan berikutnya adalah cara mengukur keberhasilan setelah target pembangunan tercapai. Jumlah desa yang memiliki TK perlu dibaca bersama jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun yang benar-benar mengikuti layanan, proporsi lembaga yang masuk Dapodik, waktu tempuh keluarga, dan kesinambungan guru.

PIP juga perlu diuji dari penerima akhirnya. Bantuan Rp450.000 per tahun dapat mengurangi sebagian biaya, tetapi kajian PSKP menunjukkan bahwa biaya PAUD sangat berbeda menurut wilayah. Pemerintah belum menjelaskan dalam sumber yang tersedia bagaimana nominal itu akan menjangkau anak di PAUD nonformal yang belum tercatat dalam sistem.

Wajib Belajar 13 Tahun akan memasuki tahap yang menentukan ketika satu tahun prasekolah mulai diperlakukan sebagai bagian dari lintasan pendidikan anak. Hingga November 2026, data pemerintah masih memperlihatkan 1.372.947 murid kelas 1 SD belum pernah mengikuti PAUD dan sekitar 14.000 desa belum memiliki TK.