Budaya Sekolah Aman 2026: Perlindungan Murid Bergantung pada Pokja Daerah

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur perlindungan warga sekolah dalam urusan fisik, psikologis, sosial, dan digital. Aturan yang ditetapkan pada 8 Januari itu juga mengubah cara sekolah menangani dugaan pelanggaran: sekolah mengurus pelanggaran tata tertib dan kode etik, sedangkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dirujuk kepada Kelompok Kerja (Pokja) pemerintah daerah. Perubahan itu membuat kesiapan Pokja dan kejelasan jalur pengaduan menjadi bagian langsung dari perlindungan murid.

Pada Oktober, dua perkembangan memperlihatkan jarak antara kerangka aturan dan pelaksanaan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan 1.055 korban sepanjang Januari sampai September 2026. Pada 27 Oktober, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kembali menyampaikan bahwa penerapan kebijakan perlu mencakup deteksi dini, pelaporan aman, perlindungan korban dan saksi, serta dukungan psikologis. Data FSGI adalah catatan organisasi, bukan sensus nasional, sehingga tidak bisa sendirian memastikan apakah kasus bertambah atau mekanisme pelaporan membaik.

Perlindungan melampaui urusan perundungan

Pasal 3 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 membagi tujuan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menjadi empat ranah: kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Cakupan itu menempatkan keamanan sebagai kondisi yang perlu hadir dalam kegiatan belajar dan hubungan warga sekolah, bukan semata respons setelah terjadi kekerasan.

Pada ranah fisik, sekolah perlu memperhatikan kondisi ruang dan bangunan, akses bagi penyandang disabilitas, kebersihan, area berisiko, serta sistem keamanan. Untuk kesejahteraan psikologis, aturan menyebut kesempatan setara untuk berpendapat dan dukungan sosial bagi warga sekolah. Ranah digital mencakup etika berinteraksi, literasi untuk menghadapi konten negatif dan ancaman siber, serta perlindungan data pribadi dalam pembelajaran.

Cakupan tersebut berhubungan dengan masalah yang dapat muncul dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Perundungan dapat terjadi melalui interaksi langsung maupun ruang digital. Kekerasan oleh orang dewasa di sekolah juga menuntut jalur pengaduan yang tidak bergantung pada satu pihak yang mungkin memiliki hubungan kuasa dengan korban. Ketentuan tentang lingkungan fisik dan kebutuhan spiritual memperluas perhatian aturan ke masalah yang tidak selalu masuk kategori kekerasan, tetapi memengaruhi rasa aman dan akses murid.

Siaran pers Kemendikdasmen pada 27 Oktober mengutip Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024. Menurut data yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, satu dari dua anak berusia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan dan satu dari tiga mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Angka itu merujuk pada pengalaman anak dalam survei, bukan jumlah laporan sekolah. Keduanya memberi ukuran yang berbeda: survei menangkap pengalaman responden, sedangkan laporan kasus menghitung peristiwa yang tercatat oleh lembaga tertentu.

Dua jalur penanganan dan batas kewenangannya

Pasal 23 dan 24 membedakan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap tata tertib atau kode etik ditangani sekolah lewat Penanganan Pelanggaran Kolaboratif. Tahapannya mencakup identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan, penanganan dugaan pelanggaran, lalu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Aturan mengutamakan keselamatan korban, edukasi bagi pelanggar tentang kesalahan dan tanggung jawabnya, serta pemulihan kondisi sekolah.

Jika dugaan pelanggaran menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan, sekolah harus memakai mekanisme rujukan kepada Pokja sesuai kewenangannya. Kepala sekolah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dugaan, melaporkannya kepada Pokja, serta berkoordinasi dengan orang tua atau wali bila murid terlibat. Apabila kepala sekolah diduga melakukan pelanggaran, warga sekolah dapat melapor langsung kepada Pokja. Ketentuan terakhir ini menyediakan jalur di luar pimpinan sekolah, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan Pokja yang sudah terbentuk dan bisa diakses.

Aturan juga menetapkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan murid tidak boleh memutus hak pendidikannya. Bila dugaan tidak terbukti, murid atau pihak yang dituduh berhak memperoleh pemulihan nama baik, pengembalian hak, dan akses dukungan psikologis. Perlindungan ini penting karena penanganan kasus harus menjaga keselamatan korban tanpa menghapus hak pihak yang belum terbukti melanggar.

Pembedaan jalur tersebut membuat kode etik sekolah menjadi instrumen penting. Banyak kasus di sekolah melibatkan relasi antara murid dan orang dewasa yang memiliki otoritas. Jika dugaan diklasifikasikan sebagai pelanggaran kode etik, sekolah memprosesnya melalui mekanisme internal; jika merupakan dugaan pelanggaran hukum, aturan mengarahkan rujukan kepada Pokja. Keputusan klasifikasi menentukan siapa yang menangani dan jalur lanjutan yang tersedia. Karena itu, penjelasan yang dapat dipahami murid dan keluarga tentang cara mengadu berpengaruh pada kemampuan mereka menggunakan perlindungan yang disediakan aturan.

Pokja daerah menjadi simpul pelaksanaan

Pasal 28 sampai 31 menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di daerah. Gubernur membentuk Pokja untuk kewenangan provinsi, sementara bupati atau wali kota membentuk Pokja untuk kewenangan kabupaten atau kota. Tugasnya meliputi edukasi, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, fasilitasi sarana, penerimaan laporan dari sekolah, verifikasi awal, dan koordinasi penanganan sesuai kewenangan.

Batas waktunya juga jelas: Pasal 44 mengharuskan Pokja dibentuk paling lambat enam bulan sejak peraturan berlaku. Selama Pokja belum terbentuk, tim pencegahan dan penanganan kekerasan serta satuan tugas yang bekerja berdasarkan aturan sebelumnya tetap melanjutkan laporan yang sedang diproses. Aturan lama, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dicabut ketika aturan baru berlaku. Masa peralihan ini mencegah laporan yang sudah berjalan berhenti hanya karena perubahan organisasi, tetapi keberlanjutan penanganan setelah masa peralihan bergantung pada pembentukan Pokja.

Peran daerah penting karena sekolah tidak selalu mempunyai tenaga dan kewenangan untuk menangani seluruh perkara. Pokja dapat mengoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah dan menerima rujukan dari sekolah. Namun, penetapan kewajiban membentuk Pokja belum dengan sendirinya memastikan kelompok itu sudah aktif, memiliki kapasitas, atau dikenal oleh warga sekolah. Dalam siaran pers 27 Oktober, Abdul Mu’ti menyatakan penanganan perlu berjalan berjenjang, melibatkan sekolah, pemerintah daerah, hingga kementerian sesuai kebutuhan. Pernyataan itu sejalan dengan pembagian kewenangan dalam aturan, tetapi tidak memuat laporan jumlah Pokja yang telah dibentuk.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan pandangan pelaksanaan melalui ANTARA pada 11 Oktober. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Ciput Eka Purwianti, menyebut penguatan kapasitas pendidik, disiplin positif, pembelajaran ramah anak, komunikasi sekolah dan keluarga, serta mekanisme responsif sebagai unsur penerapan. Kementerian itu juga mendorong pelaporan melalui SAPA 129. Saluran tersebut memberi pilihan pelaporan di luar sekolah, meski penanganan pendidikan tetap perlu terhubung dengan jalur sekolah dan Pokja yang ditentukan aturan.

Angka kasus perlu dibaca sesuai sumbernya

Data FSGI yang diberitakan Media Indonesia pada 7 Oktober mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan 1.055 korban dan 174 pelaku selama Januari sampai September 2026. FSGI menyebut sumber datanya adalah pemberitaan media massa dan jaringan organisasinya di berbagai daerah. Karena bergantung pada laporan yang ditemukan jaringan dan media, angka ini bukan penghitungan lengkap seluruh kejadian di Indonesia.

Dari catatan itu, FSGI mengelompokkan 60 persen kasus sebagai kekerasan seksual, 36 persen kekerasan fisik, satu persen kekerasan psikis, satu persen perundungan, dan dua persen pendisiplinan dengan kekerasan. Organisasi tersebut juga mencatat kasus di 23 provinsi dan 74 kabupaten atau kota. Angka ini menggambarkan kasus yang terpantau FSGI, bukan proporsi prevalensi di seluruh sekolah. Komposisi jenis kekerasan dalam catatan tersebut tidak dapat dibaca sebagai peluang seorang murid mengalami masing-masing bentuk kekerasan.

FSGI membandingkan catatan 2026 dengan 60 kasus pada 2025 dan menyatakan angka 2026 meningkat. Perbandingan itu perlu kehati-hatian karena periode 2026 yang diberitakan baru mencakup sembilan bulan, sedangkan jumlah tahun sebelumnya disebut sebagai angka setahun penuh. Perbedaan jangka pemantauan serta cakupan sumber juga dapat memengaruhi jumlah kasus. Tanpa metode pencatatan yang sama dan data pembanding resmi, angka itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kekerasan nasional meningkat akibat aturan baru atau bahwa aturan gagal.

FSGI menyampaikan kritik lain tentang risiko ketika sekolah sendiri mengendalikan penanganan, terutama bila terlapor adalah pimpinan sekolah. Permendikdasmen memberi jalur kepada Pokja untuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan kepala sekolah, tetapi pembagian kasus antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum tetap memerlukan klasifikasi awal. Kritik FSGI dan ketentuan aturan sama-sama menunjuk pada persoalan tata kelola, meski keduanya bukan bukti bahwa setiap pengaduan akan ditangani secara tidak memadai.

Yang masih perlu diketahui keluarga dan sekolah

Siaran pers Kemendikdasmen 27 Oktober menyebut deteksi dini, pelaporan aman, perlindungan korban dan saksi, serta dukungan psikologis sebagai unsur penerapan kebijakan. Itu memberi gambaran pendekatan pemerintah setelah aturan diterbitkan, tetapi sumber tersebut tidak melaporkan capaian pelaksanaan, seperti berapa banyak sekolah telah menyiapkan kanal pengaduan atau berapa Pokja daerah yang sudah menerima rujukan. Tanpa informasi itu, pembaca belum dapat menilai seberapa mudah aturan digunakan di daerah yang berbeda.

Bagi keluarga, perbedaan antara laporan ke sekolah, rujukan kepada Pokja, dan pelaporan melalui layanan perlindungan anak menentukan pihak yang menerima informasi dan tindak lanjut yang mungkin dilakukan. Bagi guru dan kepala sekolah, aturan meminta pencatatan serta penanganan berdasarkan kategori, sementara perlindungan hak murid tetap harus berjalan selama proses. Kejelasan prosedur menjadi penting agar upaya melindungi korban tidak tertunda oleh kebingungan mengenai kewenangan.

Ukuran pelaksanaan berikutnya bukan hanya jumlah aturan atau sosialisasi, tetapi juga apakah Pokja dibentuk sesuai tenggat, dapat dijangkau, dan menerima rujukan yang ditangani sampai tuntas. Catatan FSGI menambah urgensi untuk menilai jalur pelaporan, tetapi belum menyediakan data nasional yang dapat mengukur efektivitas mekanisme baru. Pertanyaan yang masih terbuka adalah apakah pemerintah daerah akan menyampaikan informasi pembentukan Pokja dan penanganan laporan secara berkala, dengan tetap melindungi identitas murid dan pelapor.