TKA dan AN 2026: Satu Ujian, Dua Fungsi, Kesenjangan yang Harus Dibaca

Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 berlangsung sampai 8 November ketika pemerintah mulai menggabungkannya dengan Asesmen Nasional (AN). Dua kegiatan itu memakai waktu dan kegiatan yang sama, tetapi menghasilkan informasi yang berbeda: TKA mengukur capaian akademik murid, sedangkan AN mengevaluasi mutu sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan.

Penggabungan ini membuat satu pelaksanaan ujian menghasilkan data untuk murid, sekolah, dan pemerintah daerah. Nilai TKA dapat menjadi dokumen pendukung untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Hasil AN dipakai untuk membaca literasi, numerasi, karakter, dan iklim belajar di satuan pendidikan.

Skala pelaksanaan TKA juga besar. Sebanyak 3.863.957 murid SMA sederajat telah melengkapi pendaftaran pada 2026, naik 345.790 murid atau 9,8 persen dibandingkan 3.518.167 murid pada 2025. Besarnya partisipasi membuat mutu data, kesetaraan kondisi ujian, dan cara membaca hasil menjadi persoalan kebijakan, bukan urusan nilai per murid saja.

Satu pelaksanaan dengan dua tujuan

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 menempatkan TKA dan AN dalam pelaksanaan yang terintegrasi. Rumah Pendidikan Kemendikdasmen menjelaskan bahwa AN menghasilkan data untuk Rapor Pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah, sedangkan hasil TKA dicantumkan dalam SHTKA.

Perbedaan fungsi ini menentukan cara hasilnya dibaca. Nilai TKA menggambarkan kemampuan akademik murid berdasarkan tes dengan standar nasional. Rapor Pendidikan memuat gambaran yang lebih luas tentang kondisi sekolah, termasuk literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Satu angka TKA tidak cukup untuk menggambarkan mutu sebuah sekolah.

Peserta AN perlu memenuhi ketentuan jumlah murid pada kelas akhir agar hasil Rapor Pendidikan dianggap memadai. Untuk kelas 6, batas yang disebut Rumah Pendidikan adalah 30 murid. Kelas 9 dan kelas 12 masing-masing memiliki batas 45 murid. Jika jumlah murid di kelas akhir berada di bawah atau sama dengan batas itu, perhitungan memakai 85 persen murid.

Ketentuan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih rumit bagi sekolah kecil. Hasil asesmen harus cukup mewakili kondisi satuan pendidikan, sementara sekolah dengan jumlah murid terbatas menghadapi batas partisipasi yang berbeda dari sekolah besar. Data yang dihasilkan perlu dibaca bersama ukuran sekolah dan konteks wilayahnya.

Data hasil belajar belum merata

Rapor Pendidikan Indonesia 2025 mencatat proporsi murid SD, MI, dan sederajat yang mencapai kompetensi minimum literasi naik dari 52,04 persen pada 2022 menjadi 57,11 persen pada 2023 dan 59,04 persen pada 2024. Numerasi juga naik dari 39,04 persen pada 2022 menjadi 45,34 persen pada 2023 dan 52,48 persen pada 2024.

Kenaikan nasional itu belum menghapus perbedaan antarwilayah. Pada 2024, capaian literasi murid di wilayah tertinggal tercatat 46,5 persen, sedangkan wilayah nontertinggal mencapai 70,8 persen. Selisihnya 24,3 poin persentase. Berdasarkan kelompok sosial ekonomi, capaian pada satuan pendidikan yang berada dalam kelompok 20 persen terbawah mencapai 58,5 persen, sementara kelompok 20 persen teratas mencapai 77,4 persen.

Laporan yang sama menyebut sekolah di Jawa dan Bali umumnya memiliki capaian lebih tinggi. Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua lebih sering berada pada rentang capaian rendah. Pola itu penting ketika hasil TKA dipakai untuk membandingkan kemampuan murid antarsekolah, sebab skor tes juga dipengaruhi kesempatan belajar dan kondisi layanan pendidikan.

TKA dapat memperlihatkan perbedaan capaian secara lebih terukur. Data itu belum otomatis menjelaskan penyebabnya. Rapor Pendidikan menempatkan wilayah, status sosial ekonomi, dan kondisi sekolah sebagai bagian dari konteks yang ikut membentuk hasil literasi dan numerasi.

Standar nasional dan risiko penyamaan murid

Kemendikdasmen menjelaskan TKA dirancang agar capaian murid dapat dibandingkan dengan standar yang sama. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Rahmawati mengatakan kurikulum dan target pembelajaran berlaku secara nasional, sehingga pemerintah membutuhkan pengukuran yang memakai tolok ukur bersama.

Fungsi pembanding itu memberi manfaat bagi penerimaan perguruan tinggi dan pembacaan capaian akademik. Rahmawati menyebut sertifikat hasil TKA dapat menjadi dokumen pendukung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau menghadapi persaingan kerja. Bagi murid, hasil tes dapat menyediakan informasi tentang kemampuan yang telah dikuasai.

Pakar pendidikan Itje Chodidjah melihat risiko lain. Dalam wawancara dengan Kompas.com, ia menilai TKA semakin terkesan wajib diikuti, walaupun Kemendikdasmen menegaskan siswa berhak memilih. Menurut Itje, pemerintah perlu memperbaiki standar guru, pengelolaan sekolah, dan anggaran sebelum menjadikan hasil murid sebagai dasar pembandingan.

Perbedaan pandangan itu muncul karena posisi TKA berada di antara pemetaan dan seleksi. Pemerintah menyatakan tes tidak wajib, tetapi sertifikatnya dapat dipakai sebagai dokumen pendukung untuk pendidikan lanjutan. Sekolah dan keluarga perlu memahami batas fungsi tersebut agar nilai tidak dibaca sebagai ukuran tunggal atas kemampuan anak.

Skor 200 sampai 800 perlu penjelasan

TKA SMA, SMK, dan sederajat pada 2026 memakai skala 200 sampai 800, menggantikan rentang 0 sampai 100. Penjelasan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyebut perubahan skala itu tidak mengubah tingkat kesulitan soal dan skor tersebut bukan persentase jawaban benar.

Hasil TKA juga dikelompokkan ke dalam kategori Baik, Memadai, dan Kurang. Peserta dengan skor 725 atau lebih pada setiap mata uji mendapat predikat Istimewa. Angka itu tetap perlu dibaca bersama keterangan capaian kemampuan, karena skala tidak menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar secara langsung.

Perubahan skala dapat memengaruhi cara sekolah dan keluarga menafsirkan hasil. Nilai 725, misalnya, tidak boleh diperlakukan sebagai persentase 725 persen atau sebagai jumlah jawaban benar. Penjelasan tentang rancangan soal, kompetensi, dan kategori capaian harus menyertai pengumuman nilai.

Kepala SMA Negeri 56 Jakarta Dewi Retno Lestari menyebut tantangan murid saat mengerjakan TKA terletak pada ketahanan membaca dan kemampuan memahami informasi berlapis. Sekolah itu mendampingi murid secara berkala dan mengenalkan bentuk pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban benar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi TKA juga terkait praktik membaca dan penalaran dalam pembelajaran sehari-hari.

SMK menghadapi persoalan data yang berbeda

Pada SMK, data administrasi menentukan kesesuaian soal dengan program keahlian murid. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen menyebut data pada Data Pokok Pendidikan perlu sesuai dengan program keahlian yang dipelajari karena ketidaktepatan data dapat membuat paket soal tidak sesuai.

TKA SMK menyediakan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan program keahlian dan rencana murid untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha. Sekitar 50 jenis program keahlian tercakup dalam pilihan tersebut. Pada 2025, pelaksanaan TKA jenjang SMK diikuti 13.377 SMK dengan jumlah 1,31 juta murid.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mencatat kebutuhan pelaksanaan SMK mencakup pendampingan murid, fasilitasi bagi murid yang sedang praktik kerja lapangan, pemutakhiran Dapodik, analisis per indikator, dan refleksi Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK. Data administrasi pada jenjang ini berkaitan langsung dengan isi tes yang diterima murid.

Pemantauan di SMA Negeri 5 Halmahera Utara dan SMAS Kristen Tobelo pada 2 November 2026 memeriksa laboratorium komputer, dokumen ujian, proktor, guru, dan peserta. BPMP Provinsi Maluku Utara melaporkan partisipasi tinggi serta tidak menemukan pelanggaran dalam kunjungan tersebut. Temuan dari dua sekolah itu belum dapat menggambarkan seluruh daerah, tetapi menunjukkan bahwa kesiapan teknis menjadi bagian dari mutu asesmen.

Data setelah ujian menentukan manfaatnya

Pelaksanaan TKA 2026 memberi pemerintah dua jenis keluaran dalam satu rangkaian kegiatan. TKA menyediakan informasi capaian akademik murid, sedangkan AN dan Survei Lingkungan Belajar membantu membaca kondisi sekolah. Nilai yang sama tidak boleh dipakai untuk dua tujuan tanpa penjelasan tentang fungsi masing-masing.

Rapor Pendidikan memperlihatkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi nasional bergerak naik sampai 2024, tetapi kesenjangan wilayah tertinggal dan kelompok sosial ekonomi bawah masih lebar. Jika hasil TKA hanya dipakai untuk menyusun peringkat, data itu berisiko mengaburkan kondisi yang membuat capaian setiap sekolah berbeda.

Kemendikdasmen masih perlu menjelaskan cara pemerintah daerah dan sekolah menerjemahkan hasil TKA serta AN menjadi perbaikan pembelajaran. Kejelasan itu mencakup penggunaan skor untuk seleksi, perlindungan murid yang memilih tidak mengikuti tes, pembacaan hasil sekolah kecil, dan tindak lanjut bagi wilayah dengan capaian rendah. TKA 2026 selesai pada 8 November, sedangkan ujian susulan dijadwalkan pada 16 sampai 29 November.