Tidak Otomatis Naik Kelas: Ujian Asesmen dan Pendampingan Sekolah

2 Oktober 2026, wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 mulai dibicarakan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikannya dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada 17 Oktober, Mu’ti menyatakan rencana itu akan diterapkan setelah peraturan menteri dan petunjuk teknis selesai.

Rencana tersebut berangkat dari keluhan guru tentang sistem kenaikan kelas otomatis dan capaian akademik yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah ingin kenaikan kelas mempertimbangkan penguasaan materi, perkembangan karakter, serta proses belajar selama tahun ajaran.

Perubahan ini menyentuh cara sekolah menilai murid. Jika keputusan tinggal kelas hanya memindahkan masalah ke tahun berikutnya, kebijakan itu bisa menambah beban murid dan sekolah. Jika keputusan itu lahir dari asesmen yang rutin, pendampingan yang jelas, dan dukungan untuk keluarga, sekolah memiliki kesempatan memperbaiki kesenjangan belajar sebelum murid masuk ke materi yang lebih sulit.

Aturan baru mengubah status kebijakan yang sudah ada

Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025 sudah memberi satuan pendidikan keleluasaan menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Dokumen yang diterbitkan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan itu meminta sekolah mempertimbangkan laporan kemajuan belajar selama satu tahun ajaran, termasuk capaian pada semua mata pelajaran dan kegiatan belajar lain yang dilaporkan sekolah.

Panduan yang sama menempatkan asesmen sumatif sebagai salah satu dasar kenaikan kelas dan kelulusan. Penilaiannya membandingkan capaian murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tekniknya tidak dibatasi tes tertulis; guru dapat memakai observasi, praktik, produk, atau projek jika cara itu memberi informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Ketentuan tersebut membuat istilah tidak otomatis naik kelas perlu dibaca secara hati-hati. Sekolah saat ini memang sudah memiliki ruang untuk menetapkan murid tidak naik kelas dalam kasus tertentu. Perubahan yang sedang disiapkan pemerintah akan memberi dasar aturan dan petunjuk teknis yang lebih tegas bagi keputusan itu, sekaligus mengatur aspek yang harus dibaca sekolah.

Mu’ti mengatakan rancangan peraturan menteri dan petunjuk teknis sedang disusun. Antara melaporkan pada 17 Oktober bahwa rencana tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan berlaku pada tahun ajaran 2027/2028 setelah regulasi selesai. Sampai 10 November 2026, rincian tentang batas capaian, tahapan pendampingan, serta hak murid untuk memperoleh pemulihan belum tersedia dalam dokumen pelaksana yang dibuka untuk publik.

Mengulang kelas memiliki risiko yang pernah terlihat

Risalah kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 mencatat jumlah siswa SD yang putus sekolah turun dari 176.909 anak pada tahun ajaran 2014/2015 menjadi 33.268 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Data itu tidak menggambarkan keadaan 2026, tetapi menunjukkan bahwa putus sekolah tetap perlu dibaca bersama kebijakan kenaikan kelas, terutama ketika pemerintah hendak memperluas penggunaan keputusan tinggal kelas.

Kajian tersebut menemukan korelasi positif dan signifikan antara mengulang kelas dan putus sekolah pada data angka putus sekolah 2016/2017. Risalah itu mencatat nilai korelasi 0,099. Angka tersebut bukan ukuran bahwa setiap murid yang mengulang kelas akan putus sekolah. Temuannya menunjukkan adanya hubungan statistik yang perlu diperiksa bersama faktor lain sebelum sekolah menetapkan keputusan.

Penelitian yang sama menyebut beberapa kondisi yang berkaitan dengan mengulang kelas dan putus sekolah. Faktor yang dicatat mencakup proporsi siswa kelas awal yang tidak mengikuti taman kanak-kanak, kualifikasi kepala sekolah dan guru, kondisi sumber air dan toilet, ketersediaan ruang kelas, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti juga mengumpulkan keterangan dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kaitan dengan kondisi rumah tangga juga muncul dalam risalah itu. Peneliti mencatat bahwa status sosial ekonomi orang tua, perpindahan tempat kerja, serta kebutuhan anak membantu orang tua bekerja dapat memengaruhi keberlanjutan sekolah. Faktor budaya dan kewajiban keluarga juga disebut dalam temuan lapangan di daerah sampel. Karena itu, nilai rendah tidak selalu menjelaskan seluruh alasan murid tertinggal atau tidak hadir.

Temuan tersebut memberi batas bagi kebijakan baru. Tinggal kelas tidak boleh menjadi respons tunggal atas capaian yang rendah karena sebagian hambatan berada di luar kemampuan murid untuk mengatasinya sendiri. Sekolah perlu memisahkan masalah penguasaan kompetensi dari masalah kehadiran, kesehatan, beban kerja anak, dan dukungan keluarga sebelum mengambil keputusan.

Asesmen menentukan apakah keputusan bisa dipertanggungjawabkan

Panduan 2025 menempatkan asesmen formatif sebagai bagian utama pembelajaran karena hasilnya dipakai untuk membaca kemajuan dan memberi umpan balik. Asesmen sumatif dipakai untuk menilai capaian pada akhir lingkup materi, semester, tahun ajaran, atau jenjang, sesuai kebutuhan dan keputusan satuan pendidikan. Pembedaan ini penting karena keputusan tinggal kelas yang baru diketahui pada akhir tahun menunjukkan bahwa sekolah terlambat menanggapi kesenjangan belajar.

Guru harus memiliki bukti perkembangan murid sebelum rapat kenaikan kelas. Bukti itu dapat berupa pekerjaan murid, hasil praktik, catatan observasi, portofolio, dan hasil asesmen yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Panduan tersebut juga memungkinkan laporan hasil belajar disajikan dengan angka atau deskripsi capaian kompetensi pada fase awal sekolah dasar, sehingga keluarga memperoleh penjelasan tentang kemampuan yang sudah dan belum dikuasai anak.

Keputusan tidak naik kelas, menurut panduan itu, perlu melalui musyawarah para pendidik. Musyawarah harus mempertimbangkan keseluruhan proses belajar dan pendampingan sejak awal tahun ajaran. Kehadiran dapat dipakai sebagai pertimbangan, tetapi jumlah ketidakhadiran yang menjadi dasar keputusan dikembalikan kepada satuan pendidikan. Ruang ini memberi fleksibilitas, sekaligus membuat mutu keputusan sangat bergantung pada kapasitas sekolah.

Perbedaan kapasitas itu bisa memengaruhi keadilan kebijakan. Sekolah dengan guru yang terbiasa menyusun rubrik, mencatat umpan balik, dan merancang pemulihan akan lebih mudah membuktikan kebutuhan murid. Sekolah dengan kelas padat, guru yang terbatas, atau akses pendampingan yang lemah dapat menghadapi keputusan yang lebih subjektif meskipun memakai aturan yang sama.

Pendampingan harus hadir sebelum rapat kenaikan kelas

Kebijakan yang dijelaskan PAUDPEDIA pada 30 Oktober 2026 menempatkan diferensiasi sebagai dasar rencana tidak otomatis naik kelas. Abdul Mu’ti mengatakan murid memiliki potensi, kecepatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Murid yang cepat belajar dapat memperoleh akselerasi, sementara murid yang belum menguasai kompetensi dasar memerlukan pendekatan personal.

Penjelasan itu mengubah fokus dari keputusan akhir ke tindakan sebelum keputusan. Pendampingan perlu dimulai ketika asesmen formatif menunjukkan kesenjangan, bukan setelah rapat guru menyatakan murid harus mengulang. Sekolah perlu memiliki catatan tentang bantuan yang sudah diberikan, waktu pelaksanaannya, serta perubahan capaian murid. Tanpa catatan itu, keputusan tinggal kelas sulit dibedakan dari pengulangan kelas yang hanya menunggu murid mengikuti materi lama sekali lagi.

Mu’ti juga meminta guru membaca perilaku murid dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. PAUDPEDIA mencatat contoh murid yang tertidur di kelas karena bekerja atau mengerjakan hal yang tidak dapat dihindari pada malam hari. Contoh itu tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan penyebab semua kasus, tetapi menunjukkan mengapa penilaian karakter dan kehadiran perlu disertai informasi tentang keadaan murid.

Keluarga akan menerima dampak langsung dari keputusan tersebut. Murid yang tinggal kelas mungkin harus belajar bersama kelompok usia yang lebih muda, menanggung stigma, atau kehilangan motivasi. Sekolah juga menghadapi kebutuhan ruang, pembagian rombongan belajar, dan beban guru yang bertambah apabila jumlah murid yang mengulang meningkat. Pemerintah belum memublikasikan perkiraan kebutuhan tambahan itu dalam sumber yang dibuka untuk artikel ini.

Rancangan aturan masih menyisakan pertanyaan pelaksanaan

Pernyataan pemerintah pada Oktober 2026 sudah menetapkan sasaran waktu, tetapi belum menjawab mekanisme sehari-hari di sekolah. Belum jelas kompetensi minimum apa yang harus tuntas, bagaimana sekolah menilai karakter secara konsisten, siapa yang memeriksa mutu keputusan, dan bagaimana murid memperoleh layanan pemulihan sebelum mengulang kelas.

Belum jelas pula bagaimana aturan baru akan berlaku pada sekolah dengan kondisi berbeda. Sekolah dasar di wilayah dengan kekurangan guru, ruang kelas, atau akses layanan kesehatan tidak memiliki sumber daya yang sama dengan sekolah di kota. Data riset kebijakan 2020 menunjukkan kondisi guru, prasarana, dan lingkungan sosial ikut berkaitan dengan mengulang kelas dan putus sekolah, sehingga petunjuk teknis perlu membaca perbedaan itu.

Bagi guru, perubahan ini akan menambah tanggung jawab pada asesmen dan dokumentasi. Bagi kepala sekolah, keputusan harus dapat dijelaskan kepada keluarga dan dipertanggungjawabkan dalam rapat pendidik. Bagi murid, hasil belajar perlu disertai kesempatan memperbaiki capaian. Rancangan aturan yang hanya mengubah status kenaikan kelas tanpa memperkuat tiga kebutuhan tersebut berisiko memindahkan tekanan kepada sekolah.

Pemerintah menyatakan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan penguasaan materi, motivasi belajar, serta pembangunan karakter. Tujuan itu baru bisa diuji setelah aturan, petunjuk teknis, dan data pelaksanaan tersedia. Ukuran yang perlu dipantau bukan jumlah murid yang tidak naik kelas, melainkan perubahan capaian belajar, keberlanjutan sekolah, mutu pendampingan, dan perbedaan dampak antardaerah.

Tahun ajaran 2027/2028 memberi waktu bagi pemerintah untuk menjelaskan ukuran tersebut sebelum sekolah mengambil keputusan pertama dengan aturan baru. Sampai peraturan menteri dan petunjuk teknis diterbitkan, sekolah masih bekerja dengan keleluasaan yang diatur dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025.