Kampus Berdampak: Ukuran Keberhasilan Perguruan Tinggi Belum Jelas

Pada November 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan dua pesan yang saling terkait: peringkat universitas harus menghasilkan manfaat publik, sementara riset perlu berangkat dari persoalan nyata. Pesan itu muncul ketika kementerian menyiapkan tiga forum nasional pada November, yaitu Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, serta Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia.

Arah tersebut mengubah pertanyaan tentang keberhasilan kampus. Ukuran lama seperti jumlah publikasi, sitasi, dan reputasi akademik tetap dipakai untuk membaca daya saing, tetapi Kemdiktisaintek ingin melihat apa yang terjadi setelah pengetahuan diproduksi. Bagi mahasiswa, dosen, pemerintah daerah, dan mitra industri, perubahan itu menyentuh cara kampus memilih riset, mengajar, dan melaporkan hasilnya.

Peringkat tetap dipakai, tetapi tidak lagi cukup

Pada 2 November 2026, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan gagasan itu dalam QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali. Ia menyebut peringkat banyak dipengaruhi produktivitas penelitian, jumlah sitasi, dan reputasi institusi di lingkungan akademik. Indikator itu tetap menunjukkan kualitas dan daya saing global, kata Badri, tetapi perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih luas.

Badri merumuskan hubungan tersebut dengan kalimat, “Peringkat tinggi bukanlah sebuah trofi untuk disimpan dalam lemari administratif. Ini adalah platform kekuatan dan kemampuan. Nilai sejati dari peringkat universitas berkaitan dengan seberapa efektif kekuatan institusi diterjemahkan menjadi dampak institusi.” Pernyataan itu tidak menghapus pemeringkatan. Ia menempatkannya sebagai kapasitas awal yang harus dibuktikan melalui hasil bagi masyarakat.

Contoh yang ia berikan memperluas penerima manfaat kampus. Riset pertanian dinilai berdampak apabila membantu petani lokal menghadapi perubahan iklim. Teknologi energi bersih dinilai berdampak apabila dipakai untuk memenuhi kebutuhan kota di sekitar kampus. Kemdiktisaintek juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang adil, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari dampak yang perlu dilihat.

Pergeseran ini relevan bagi mahasiswa karena kementerian mengaitkan pendidikan dengan tujuan yang jelas, kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab etis, dan empati. Dalam liputan detikEdu, Badri mengatakan mahasiswa perlu memahami tujuan inovasi dan riset yang mereka kerjakan, bukan menguasai kompetensi teknis saja. Pesan itu memperluas tugas kampus dari menghasilkan lulusan yang mampu membuat produk menjadi mendidik orang yang memahami akibat pemakaian produk tersebut.

Agenda November menerjemahkan gagasan menjadi mekanisme

Pada 9 November 2026, Kemdiktisaintek merinci tiga forum yang akan mengisi agenda pendidikan tinggi dan riset bulan itu. Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah berlangsung pada 9 November di Universitas Ciputra. Kemdiktisaintek menyebut Indonesia memiliki sekitar 30 ribu jurnal ilmiah, dengan lebih dari 16 ribu jurnal terakreditasi, sementara jumlah jurnal pada peringkat akreditasi tertinggi masih terbatas.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan dampak tidak dimulai setelah riset selesai. Mutu dan integritas publikasi menentukan pengetahuan yang masuk ke ruang kebijakan, ruang kelas, dan praktik masyarakat. Forum itu membahas tata kelola akreditasi, standar publikasi, integritas akademik, serta pencegahan jurnal predator. Kemdiktisaintek juga menyebut sembilan pengelola jurnal akan mendapat apresiasi atas tata kelola terbaik.

Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia berlangsung pada 10 sampai 13 November 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Forum itu membawa tema kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, dengan tiga pilar yang disebut Invent, Innovate, dan Invest. Luaran yang disiapkan adalah portofolio produk riset, policy brief dan foresight, serta kerja sama.

Kemdiktisaintek menargetkan 567 produk riset ditampilkan, 248 pertemuan business matching digelar, dan sekitar 40 kerja sama industri, perguruan tinggi, dan pemerintah ditandatangani. Target itu menunjukkan cara kementerian mulai menghubungkan riset dengan pengguna. Namun, jumlah pertemuan atau kerja sama belum menjelaskan berapa produk yang dipakai, bertahan, atau menghasilkan manfaat setelah forum selesai.

Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia berlangsung pada 11 sampai 13 November 2026 di Universitas Airlangga. Pembahasannya mencakup tata kelola, pembelajaran, digitalisasi, kemitraan, tridarma, akses, inklusi, dan jejaring. Kemdiktisaintek merencanakan 12 sesi tematik dan 48 paparan praktik baik, serta peluncuran Indeks Kematangan Digital, kerangka kecerdasan artifisial yang memperhatikan etika dan integritas akademik, konsorsium rumah sakit pendidikan, Portal SatuBeasiswa, dan buku pengembangan talenta sains dan teknologi.

Rangkaian agenda itu memperlihatkan tiga lapis pekerjaan. Publikasi perlu dipercaya, riset perlu bertemu pengguna, dan perguruan tinggi perlu membenahi tata kelola serta pembelajaran. Ketiganya sudah disebut dalam agenda kementerian, tetapi ukuran hasil akhirnya belum dirinci dalam siaran resmi tersebut.

Kapasitas kampus tidak tersebar merata

Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat jumlah perguruan tinggi secara nasional turun dari 4.416 pada 2024 menjadi 4.303 pada 2025. Pada periode yang sama, jumlah program studi naik dari 33.741 menjadi 34.711, sedangkan mahasiswa terdaftar naik dari 9.967.487 menjadi 10.754.154. Data itu menggambarkan sistem yang menampung lebih banyak mahasiswa dan program studi melalui jumlah institusi yang lebih sedikit.

Perubahan tersebut membuat tuntutan kampus berdampak tidak bisa diterapkan dengan satu ukuran untuk semua institusi. Perguruan tinggi yang memiliki laboratorium, dosen peneliti, dan jejaring industri menghadapi kondisi berbeda dibanding kampus yang lebih banyak melayani kebutuhan pendidikan daerah. Statistik kementerian menunjukkan bahwa perguruan tinggi menjalankan fungsi dalam skala dan kapasitas yang beragam.

Kemdiktisaintek menyebut pemerataan kapasitas riset dan penguatan perguruan tinggi yang sudah unggul sebagai dua pendekatan kebijakan. Arah itu disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman pada 29 Oktober 2026 dalam diskusi ahli di Universitas Indonesia. Ia mendorong riset berbasis tantangan, yaitu riset yang dimulai dari persoalan sebelum memilih produk atau teknologi.

Contoh pemerataan datang dari konsorsium di Nusa Tenggara Timur. Konsorsium itu melibatkan 13 perguruan tinggi dari wilayah tersebut dan dua perguruan tinggi dari luar daerah untuk menangani stunting dan kemiskinan. Kemdiktisaintek menyebut ilmu sosial, ekonomi, dan hukum perlu berjalan bersama sains dan teknologi karena persoalan masyarakat memiliki sisi teknis sekaligus sosial, ekonomi, dan budaya.

Model konsorsium itu memberi petunjuk tentang cara mengukur dampak. Masalah daerah menjadi titik awal, beberapa kampus berbagi keahlian, dan pemerintah daerah ikut masuk dalam kolaborasi. Ukuran berikutnya tetap perlu dijelaskan: siapa pengguna hasil riset, perubahan apa yang hendak diukur, berapa lama penerapan berlangsung, serta bagaimana kegagalan atau penghentian program dilaporkan.

Risiko baru ketika dampak menjadi ukuran

Dorongan terhadap riset berdampak membawa manfaat bagi masyarakat apabila kebutuhan pengguna ditetapkan sejak awal. Kemdiktisaintek menyatakan hasil penelitian perlu dikembangkan dengan memahami kebutuhan pengguna dan ekosistem pemanfaatannya. Cara itu memperkecil jarak antara laporan penelitian dan keputusan yang harus diambil pemerintah, industri, atau komunitas.

Kebutuhan pengguna juga mengubah posisi mahasiswa. Mereka dapat terlibat dalam masalah daerah melalui pembelajaran, penelitian, atau pengabdian, sementara kampus memperoleh konteks untuk menguji relevansi keilmuannya. Pernyataan Kemdiktisaintek tentang teknologi dan nilai kemanusiaan memberi batas bahwa penerapan hasil riset perlu mempertimbangkan kelompok rentan dan dampak sosialnya.

Ukuran dampak yang belum seragam menimbulkan risiko bagi kampus. Jika penilaian terlalu dekat dengan jumlah produk atau nota kesepahaman, institusi dapat mengejar keluaran yang mudah dihitung. Jumlah produk, pertemuan, dan kerja sama yang disiapkan pada KSTI 2026 memang memberi gambaran aktivitas, tetapi belum menunjukkan perubahan yang dialami pengguna.

Risiko lain berkaitan dengan bidang ilmu. Dampak teknologi bisa tampak melalui alat yang dipakai atau layanan yang berjalan. Dampak ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora sering membutuhkan waktu lebih panjang, perubahan tata kelola, atau perubahan perilaku. Kemdiktisaintek sendiri menempatkan ilmu sosial, ekonomi, dan hukum dalam konsorsium Nusa Tenggara Timur, sehingga ukuran dampak perlu memberi ruang bagi hasil yang tidak berupa produk.

Kampus juga perlu menjaga agar tuntutan dampak tidak mengurangi kebebasan akademik. Riset berbasis tantangan dapat menjawab kebutuhan publik, tetapi pengetahuan dasar dan pertanyaan ilmiah yang belum langsung dipakai tetap menjadi bagian dari ekosistem riset. Pernyataan resmi Kemdiktisaintek masih menempatkan publikasi, pembinaan talenta, penelitian, pengabdian, dan hilirisasi dalam satu ekosistem, bukan mengganti satu kegiatan dengan kegiatan lain.

Ukuran yang perlu ditunggu

Agenda Kemdiktisaintek pada November 2026 sudah menyediakan arah, forum, dan beberapa target keluaran. Pemerintah menghubungkan peringkat dengan dampak, mengarahkan riset pada tantangan, serta membuka ruang pertemuan kampus dengan industri dan pemerintah. Perubahan ini dapat dibaca dari kebijakan yang diumumkan, bukan dari klaim bahwa hasilnya sudah terbukti.

Pertanyaan yang belum terjawab berada pada tahap setelah forum dan pendanaan. Kemdiktisaintek belum merinci dalam sumber yang tersedia ukuran nasional untuk manfaat pengguna, durasi penerapan, pemerataan penerima manfaat, atau mekanisme pelaporan ketika inovasi tidak berjalan. Tanpa rincian itu, kampus akan memiliki banyak cara untuk menyebut sebuah kegiatan berdampak.

Bagi mahasiswa dan dosen, perubahan arah ini akan terasa ketika ukuran tersebut masuk ke pendanaan, akreditasi, pelaporan tridarma, dan penilaian kerja. Bagi masyarakat, manfaatnya baru dapat dinilai ketika riset dipakai dan perubahan yang dijanjikan dapat diperiksa. Statistik 2025 menunjukkan 10.754.154 mahasiswa terdaftar, sehingga ukuran dampak perguruan tinggi akan menentukan cara sistem pendidikan tinggi melayani jumlah warga sebesar itu.