Revitalisasi Sekolah 2027: Target Meluas, Ukuran Hasil Belum Tuntas

Pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dan 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 sampai 2028. Perluasan ini berlangsung setelah Kemendikdasmen mencatat revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun. Angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan pemerintah untuk memperbaiki ruang belajar, tetapi belum menjawab ukuran hasil yang akan dipakai setelah bangunan selesai.

Program ini kembali menjadi perhatian pada 8 November 2026 setelah Kemendikdasmen menjelaskan perbedaan antara target awal dan target perluasan revitalisasi 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan, sedangkan tambahan sekitar 60 ribu satuan pendidikan masih berada dalam proses pembahasan dan penganggaran. Perbedaan antara sasaran beranggaran dan sasaran perluasan itu penting bagi sekolah karena menentukan kepastian pekerjaan, jadwal pelaksanaan, serta bentuk pertanggungjawaban dana.

Target bertambah, tetapi status pembiayaan harus jelas

Kemendikdasmen menyebut target 11.744 satuan pendidikan pada 2026 telah memiliki alokasi anggaran Rp13,4 triliun. Target baru sebanyak 71.744 satuan pendidikan mencakup tambahan sekitar 60 ribu sekolah yang masih dibahas dan belum seluruhnya memiliki pembiayaan yang sama. Artinya, angka sasaran program belum otomatis menunjukkan jumlah sekolah yang sudah menerima pekerjaan fisik.

Perbedaan itu muncul karena pemerintah memakai dua lapis sasaran. Lapis pertama berisi satuan pendidikan yang sudah memperoleh alokasi. Lapis kedua berisi sekolah yang masuk rencana perluasan sesuai arahan Presiden. Bagi kepala sekolah dan pemerintah daerah, dua status tersebut perlu diumumkan secara terpisah agar masyarakat bisa mengetahui sekolah mana yang sudah mendapat dana, sekolah mana yang masih menunggu, serta jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.

Kemendikdasmen memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Prioritas itu memberi dasar untuk mengarahkan anggaran ke kebutuhan paling mendesak. Data kerusakan, lokasi sekolah, jumlah murid, dan kondisi layanan perlu dipadankan sebelum daftar penerima ditetapkan.

Program revitalisasi juga menggunakan pola swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat dalam rancangan prioritas 2027. Pola ini bisa membuat sekolah lebih terlibat dalam menentukan kebutuhan dan mengawasi pekerjaan. Pada saat yang sama, sekolah membutuhkan kemampuan administrasi, pendampingan teknis, serta mekanisme pengadaan yang transparan agar tanggung jawab tambahan tidak berubah menjadi beban baru bagi kepala sekolah.

Anggaran 2027 menempatkan revitalisasi bersama banyak prioritas

Rancangan program pendidikan dasar dan menengah 2027 mengalokasikan Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan. Dokumen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan juga mencantumkan Rp5 triliun untuk wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya dan bantuan perlengkapan sekolah, Rp7,21 triliun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, serta Rp5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran.

Daftar itu menunjukkan bahwa renovasi sekolah akan berjalan bersamaan dengan perluasan akses, teknologi, bantuan siswa, dan dukungan guru. Kemendikdasmen merencanakan Program Indonesia Pintar bagi sekitar 18 juta peserta didik dengan anggaran Rp13,79 triliun. Dukungan kesejahteraan guru non-ASN tercantum sebesar Rp14,09 triliun, sedangkan Studio Guru mendapat alokasi Rp40 miliar.

Anggaran revitalisasi perlu dibaca bersama anggaran operasional dan sumber pembiayaan lain. Pada 30 September 2026, pemerintah mencatat penyaluran anggaran pendidikan Rp574,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp204,1 triliun mendukung operasional serta peningkatan fasilitas sekolah dan perguruan tinggi melalui BOS dan BOPTN, Rp177,9 triliun ditujukan bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik, sementara Rp184,3 triliun memberi manfaat bagi siswa dan mahasiswa melalui PIP, KIP Kuliah, serta Makan Bergizi Gratis.

Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa ruang belajar adalah satu bagian dari layanan pendidikan. Bangunan yang aman membantu proses belajar, tetapi kebutuhan sekolah juga mencakup biaya operasional, guru, bahan ajar, dukungan siswa, dan pemeliharaan. Sekolah yang menerima gedung baru tetap membutuhkan anggaran rutin agar fasilitas itu dapat dipakai dan dirawat setelah pekerjaan konstruksi selesai.

Capaian fisik belum sama dengan perubahan pembelajaran

Kemendikdasmen melaporkan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 terlaksana 100 persen dengan anggaran Rp16,9 triliun. Data itu mengukur capaian pelaksanaan program dan jumlah satuan pendidikan yang tercakup. Data tersebut belum menjelaskan perubahan kehadiran murid, waktu belajar efektif, hasil asesmen, akses sanitasi, atau biaya pemeliharaan setelah revitalisasi.

Ketiadaan ukuran lanjutan membuat keberhasilan program mudah berhenti pada jumlah sekolah dan nilai anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan kondisi awal setiap sekolah, jenis kerusakan yang diperbaiki, lama pekerjaan, jumlah murid yang terdampak, serta kondisi fasilitas setelah digunakan. Informasi itu membantu membedakan rehabilitasi atap, pembangunan toilet, penambahan ruang kelas, dan rekonstruksi total karena setiap pekerjaan memiliki dampak layanan yang berbeda.

Rapor Pendidikan Indonesia 2025 yang diunggah pada 23 Juni 2026 oleh Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah menyediakan kerangka data untuk membaca kondisi satuan pendidikan. Publikasi itu bersumber dari Asesmen Nasional, survei nasional, dan data pendidikan lain yang diperbarui secara tahunan. Pemerintah daerah dan sekolah bisa memakai data tersebut untuk menghubungkan perbaikan fasilitas dengan indikator mutu, bukan menghitung bangunan sebagai hasil akhir.

Hubungan itu perlu dibuat hati-hati karena perubahan capaian belajar dipengaruhi banyak unsur. Guru, kehadiran murid, kepemimpinan sekolah, materi ajar, kondisi keluarga, dan lingkungan belajar ikut menentukan hasil. Revitalisasi dapat mengurangi gangguan akibat ruang yang rusak, tetapi dokumen program yang dibuka kepada publik belum menjelaskan berapa besar perubahan capaian belajar yang ditargetkan dari setiap jenis pekerjaan.

Tata kelola menentukan apakah perluasan bisa diawasi

Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026 KPK menjangkau 42.810 satuan pendidikan dan melibatkan 393.584 responden dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Survei itu menghasilkan Indeks Integritas Pendidikan nasional 73,30, dengan skor dimensi karakter peserta didik 74,24, ekosistem pendidikan 75,08, dan tata kelola 70,67.

Skor tata kelola yang lebih rendah daripada dua dimensi lain memberi konteks bagi perluasan program infrastruktur. KPK juga menemukan kerentanan berupa nepotisme pengadaan barang dan jasa, penggelembungan biaya, serta promosi jabatan yang dipengaruhi kedekatan dengan pimpinan satuan pendidikan. Temuan tersebut tidak secara khusus menyatakan bahwa program revitalisasi tertentu bermasalah, tetapi menunjukkan risiko tata kelola yang perlu diperhitungkan ketika belanja pendidikan bertambah.

KPK mencatat 52 persen satuan pendidikan masih menganggap wajar pemberian hadiah atau bingkisan. Pada tingkat sekolah, 60 persen melaporkan kebiasaan orang tua memberikan bingkisan kepada guru. Data itu berada pada ranah integritas pendidikan secara luas, bukan audit khusus revitalisasi, sehingga penggunaannya dalam kebijakan infrastruktur harus ditempatkan sebagai peringatan tata kelola, bukan tuduhan terhadap penerima bantuan.

Pengawasan perlu mencakup daftar sekolah penerima, nilai bantuan, jenis pekerjaan, pelaksana, jadwal, perubahan kontrak, serta hasil pemeriksaan. Kemendikdasmen juga perlu menjelaskan cara masyarakat melaporkan pekerjaan yang tidak sesuai dan siapa yang memeriksa laporan tersebut. KPK menyatakan hasil SPI Pendidikan akan didiseminasikan ke provinsi dan kabupaten/kota serta dipakai untuk menentukan area perbaikan, sehingga data integritas bisa dipertemukan dengan pengawasan program revitalisasi.

Sekolah perlu tahu ukuran hasil setelah renovasi

Target 2029 untuk menyelesaikan renovasi seluruh sekolah di Indonesia memperbesar kebutuhan akan tolok ukur yang konsisten. Pemerintah menyebut revitalisasi akan diperluas pada 2026, lalu mencapai 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan 2028. Sasaran besar itu membutuhkan pembaruan data secara berkala karena kondisi bangunan, jumlah murid, dan kerusakan sekolah dapat berubah akibat bencana, pertumbuhan penduduk, atau perpindahan peserta didik.

Ukuran hasil paling dekat bagi sekolah adalah keamanan ruang belajar, ketersediaan toilet, akses air, kapasitas ruang kelas, dan berkurangnya waktu belajar yang terganggu oleh kerusakan. Ukuran berikutnya dapat menghubungkan fasilitas dengan kehadiran murid, pemanfaatan ruang, dan capaian pada indikator Rapor Pendidikan. Pemerintah belum memaparkan satu paket indikator publik yang menghubungkan seluruh ukuran tersebut dengan target revitalisasi 2027.

Bagi keluarga, keterbukaan daftar penerima dan kemajuan pekerjaan memberi informasi tentang perubahan yang bisa mereka lihat di sekolah. Bagi guru, kejelasan jadwal dan jenis pekerjaan membantu pengaturan kegiatan belajar selama renovasi. Bagi pemerintah daerah, pemisahan antara sekolah yang sudah beranggaran dan sekolah yang masih berada dalam rencana perluasan membantu menyusun kebutuhan pendampingan dan pemeliharaan.

Revitalisasi sekolah akan memasuki tahap yang lebih besar pada 2027 dengan prioritas anggaran Rp9,28 triliun di Kemendikdasmen, sementara anggaran pendidikan nasional ditetapkan Rp824 triliun. Pertanyaan yang masih terbuka bukan jumlah sekolah yang masuk daftar, tetapi bagaimana pemerintah membuktikan bahwa sekolah yang direnovasi lebih aman, dipakai secara efektif, dan memberi layanan belajar yang lebih baik setelah pekerjaan selesai.