Anggaran Pendidikan 2027 Naik, Ukuran Hasilnya Harus Terbaca

Rp824 triliun anggaran pendidikan untuk 2027 disepakati pemerintah dan DPR setelah realisasi belanja pendidikan mencapai Rp574,2 triliun per 30 September 2026. Kenaikan nilai anggaran itu datang ketika pemerintah juga melaporkan perbaikan lebih dari 55.000 satuan pendidikan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Besarnya alokasi belum menjawab hasil apa yang harus terlihat di ruang kelas. Pemerintah masih menyusun pembagian anggaran 2027 untuk siswa dan mahasiswa, guru serta tenaga pendidik, dan operasional serta fasilitas pendidikan, sementara data pendidikan nasional masih menunjukkan perlunya membaca mutu layanan sampai tingkat sekolah.

Rp824 triliun dan pertanyaan tentang pembagiannya

Anggaran pendidikan 2027 ditetapkan Rp824 triliun, menurut keterangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang diberitakan ANTARA pada 9 Oktober 2026. Nilai itu menjadi dasar baru bagi program pendidikan pada tahun berikutnya, tetapi rincian pembagian antarprogram masih disusun pemerintah saat keterangan itu diberikan.

Pada 2026, pemerintah merealisasikan Rp574,2 triliun sampai 30 September, naik dari Rp411,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka realisasi itu mencakup belanja pemerintah pusat Rp330,9 triliun, transfer ke daerah Rp228,1 triliun, dan pembiayaan Rp15 triliun.

Rincian penerima manfaat memperlihatkan mengapa angka total perlu dibaca dengan hati-hati. Belanja untuk siswa dan mahasiswa mencapai Rp184,3 triliun, belanja untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik Rp177,9 triliun, sedangkan operasional serta fasilitas sekolah dan perguruan tinggi mencapai Rp204,1 triliun. Ketiga kelompok itu memuat kebutuhan yang berbeda, sehingga kenaikan total tidak otomatis menunjukkan bagian mana yang paling cepat memperbaiki pembelajaran. Pembaca membutuhkan rincian program agar angka makro bisa diterjemahkan menjadi perubahan yang dialami sekolah dan murid.

Suahasil menyatakan pemerintah sedang mendesain kembali porsi anggaran 2027 untuk siswa dan mahasiswa serta guru, dosen, dan tenaga pendidik. Ia mengaitkan penataan itu dengan capaian pendidikan nasional, termasuk skor Programme for International Student Assessment atau PISA dan kualitas lulusan. Pernyataan tersebut membuat ukuran hasil harus mengikuti jalur belanja, bukan berhenti pada jumlah rupiah yang dialokasikan.

Perbaikan sekolah sudah besar, tetapi ukurannya belum seragam

Kemendikdasmen melaporkan lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah direvitalisasi dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian memproyeksikan jumlah itu mendekati 80.000 satuan pendidikan sampai akhir 2026, dengan prioritas sekolah yang rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau terdampak bencana.

Laporan yang sama menyebut 98 persen sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah menjalankan pembelajaran secara normal, meski sebagian masih memakai pergantian waktu belajar. Data itu memberi gambaran tentang pemulihan fungsi sekolah, tetapi belum memuat ukuran yang sama untuk mutu pembelajaran setelah bangunan diperbaiki.

Perbedaan ukuran tersebut memengaruhi cara publik membaca keberhasilan belanja. Jumlah sekolah yang diperbaiki menghitung keluaran fisik, sedangkan kehadiran murid, waktu belajar, kondisi sanitasi, ketersediaan guru, dan capaian literasi membaca menjelaskan apakah layanan pendidikan pulih secara utuh. Rilis Kemendikdasmen menyebut beberapa unsur itu secara terpisah, sehingga hubungan antara perbaikan bangunan dan capaian belajar masih perlu ditunjukkan melalui data yang konsisten.

Laporan Kemendikdasmen juga mencatat pengiriman 288.865 papan interaktif digital sepanjang 2025 dan target lebih dari 700.000 perangkat tambahan pada 2026. Kementerian menyebut paket digitalisasi mencakup perangkat, laptop, pelatihan guru, serta dukungan listrik, internet, dan materi pembelajaran. Rincian itu menunjukkan bahwa belanja perangkat baru menghasilkan manfaat belajar apabila komponen pendukungnya ikut tersedia.

Data sekolah menentukan siapa yang menerima belanja

Statistik Pendidikan Masyarakat 2025/2026 menghimpun data satuan pendidikan, warga belajar, pendidik, tenaga kependidikan, rombongan belajar, serta sarana dan prasarana. Pusdatin Kemendikdasmen menyatakan data itu bersumber dari Dapodik yang telah diverifikasi dan divalidasi, lalu dihitung pada 30 November 2025.

Tanggal penghitungan tersebut memberi batas pada penggunaan data. Angka itu berguna untuk menyusun sasaran belanja, tetapi kondisi sekolah dapat berubah setelah pendataan, terutama ketika terjadi bencana, perpindahan penduduk, perubahan jumlah murid, atau kerusakan fasilitas. Pembaruan tahunan yang tercantum pada portal data membuat pemerintah daerah perlu menjelaskan cara memperbarui informasi di antara dua siklus pendataan.

Rapor Pendidikan Indonesia yang tersedia untuk semua wilayah dan jenjang memakai data tahun 2024 serta diunggah pada 20 Agustus 2025. Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa rapor itu dipakai sekolah dan pemerintah daerah untuk merencanakan peningkatan kualitas layanan. Posisi Rapor Pendidikan sebagai alat perencanaan berarti hasilnya perlu terhubung dengan keputusan anggaran, bukan hanya tampil sebagai informasi. Pemerintah daerah yang menetapkan prioritas perbaikan bisa memakai data itu untuk menjelaskan alasan sebuah sekolah menerima program tertentu, sedangkan sekolah dapat mencatat perubahan layanan setelah program berjalan.

Keterhubungan itu juga menyangkut waktu. Rapor yang memakai data 2024 dan statistik yang dihitung pada November 2025 tidak menggambarkan kondisi yang sama persis ketika anggaran 2027 berjalan. Pemerintah perlu menjelaskan data dasar yang dipakai untuk menetapkan sasaran terbaru, tanggal pemutakhiran, serta cara mengoreksi data jika kondisi sekolah berubah. Tiga hal itu menentukan apakah perbandingan hasil antarperiode bisa dibaca secara adil.

Hubungan itu dapat diuji melalui pertanyaan yang konkret. Sekolah yang menerima revitalisasi perlu memiliki catatan kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan, sementara sekolah yang menerima perangkat digital perlu memiliki informasi tentang listrik, internet, pelatihan guru, dan pemakaian perangkat dalam pembelajaran. Setiap jawaban memperjelas apakah belanja menghasilkan layanan yang lebih baik bagi murid.

Transfer ke daerah membuat pertanggungjawaban tersebar

Transfer ke daerah menyumbang Rp228,1 triliun dari realisasi anggaran pendidikan sampai September 2026. Dana itu berjalan bersama belanja pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah, sehingga mutu layanan sekolah ditentukan oleh hubungan beberapa tingkat pemerintahan.

Kementerian Keuangan menyebut APBN dan APBD sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pernyataan itu menjelaskan sumber dananya, tetapi belum menetapkan ukuran publik yang sama untuk membandingkan hasil antardaerah. Sekolah dan keluarga berhadapan dengan layanan di daerah masing-masing, sedangkan angka anggaran sering dilaporkan berdasarkan kementerian atau jenis belanja.

Kajian Bank Dunia tentang pembiayaan pendidikan Indonesia menemukan bahwa pertumbuhan sumber daya pendidikan pada periode yang dikaji tidak diikuti kenaikan hasil belajar yang sepadan. Kajian itu terbit pada 2013 dan merekomendasikan perbaikan kualitas belanja, pengelolaan guru yang lebih efisien, serta dukungan yang lebih kuat bagi sekolah dan pemerintah daerah. Temuan lama itu tidak bisa dipakai untuk menilai langsung program 2026, tetapi membantu menjelaskan mengapa kenaikan anggaran perlu disertai pelacakan hasil.

Pembagian tanggung jawab juga menentukan siapa yang harus menjawab ketika hasil belum terlihat. Pemerintah pusat mengatur program dan menyalurkan sebagian dana, pemerintah daerah mengelola layanan sesuai kewenangannya, dan sekolah memakai sumber daya untuk kegiatan belajar. Data yang menghubungkan keputusan pada tiga tingkat itu masih menjadi kebutuhan ketika anggaran 2027 mulai dijalankan.

Ukuran 2027 perlu mengikuti perjalanan uang sampai kelas

Anggaran 2027 akan lebih mudah dinilai apabila pemerintah menerbitkan sasaran yang menghubungkan jumlah belanja dengan perubahan layanan. Untuk revitalisasi, sasaran itu dapat memuat jumlah ruang yang kembali dipakai, lama pemulihan, dan kondisi fasilitas setelah pekerjaan selesai, selama indikatornya ditetapkan dalam dokumen program. Untuk digitalisasi, catatan tentang perangkat aktif, dukungan listrik dan internet, serta pelatihan guru perlu berjalan bersama laporan pengiriman.

Belanja untuk guru juga membutuhkan pembacaan yang membedakan pembayaran hak dan peningkatan kapasitas. Realisasi Rp177,9 triliun bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik mencakup gaji serta tunjangan profesi, sedangkan laporan Kemendikdasmen menyebut pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM, serta bahasa Inggris. Data yang memisahkan biaya, peserta, dan perubahan praktik mengajar akan memperlihatkan jalur antara belanja dan layanan. Pencatatan itu juga memungkinkan pemerintah membandingkan pelatihan dengan kebutuhan mata pelajaran dan kondisi tiap daerah, bukan hanya menghitung jumlah peserta.

Batas terakhirnya adalah capaian murid. Pemerintah telah menyatakan ingin memperbaiki skor PISA dan kualitas lulusan, sementara Rapor Pendidikan dan statistik pendidikan menyediakan bahan untuk membaca kondisi sekolah. Ukuran itu perlu ditempatkan bersama indikator antara, misalnya ruang belajar yang kembali digunakan, guru yang mengikuti pelatihan, perangkat yang benar-benar dipakai, dan waktu belajar yang tersedia bagi murid.

Pelaporan seperti itu juga membantu membedakan program yang selesai secara administratif dari layanan yang berjalan di sekolah. Sekolah yang menerima bangunan baru tetap membutuhkan guru, bahan ajar, listrik, dan waktu belajar yang cukup agar perbaikan fisik terhubung dengan pengalaman murid. Sampai indikator anggaran 2027 dipublikasikan secara terhubung dengan data sekolah, publik baru bisa mengetahui berapa besar uang yang dibelanjakan dan berapa banyak sekolah yang disentuh, belum seluruh hasil yang diterima murid.