Kemendikdasmen Targetkan Perbaikan 5.403 SMA Rusak pada 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perbaikan 5.403 SMA pada 2026, setara 54,08 persen dari 9.990 SMA yang tercatat mengalami kerusakan. Informasi itu disampaikan Direktorat SMA dalam siaran pers Kemendikdasmen pada 12 November, bertepatan dengan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta.

Bimbingan teknis tersebut berlangsung pada 10 sampai 13 November dan diikuti 766 kepala sekolah serta konsultan perencana dari 383 SMA di 25 provinsi. Kegiatan itu membahas ketentuan pelaksanaan bantuan serta perencanaan perbaikan bangunan sekolah.

Direktorat SMA menyebut penanganan sekolah rusak sedang dan berat dilakukan bertahap. Pada 2025, program revitalisasi mencakup 2.240 sekolah, sedangkan pada 2026 cakupannya 1.477 sekolah. Kemendikdasmen juga mencatat 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026 menjadi dasar target 5.403 SMA. Angka tersebut mencakup 54,08 persen dari keseluruhan 9.990 SMA yang mengalami kerusakan, menurut Direktorat SMA. Siaran pers itu menyatakan penanganan sekolah dengan kerusakan sedang dan berat berlangsung secara bertahap.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa revitalisasi bertujuan menyediakan sarana belajar yang layak dan lingkungan yang aman serta nyaman. Ia menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis di Jakarta. Kemendikdasmen menyebut lingkungan fisik sekolah yang aman dan nyaman secara teoretis berkaitan dengan motivasi belajar murid.

Pelaksanaan bantuan menggunakan mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan sesuai Instruksi Presiden. Dalam siaran pers, Kemendikdasmen menyatakan cara tersebut mengurangi biaya karena sekolah mengerjakan pembangunan tanpa pihak ketiga. Pemerintah menyebut penghematan itu membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.

Kemendikdasmen mencatat target revitalisasi seluruh jenjang pada 2025 semula 10.667 sekolah, lalu realisasinya mencapai 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama. Untuk 2026, target awal 71.744 satuan pendidikan naik menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan setelah efisiensi anggaran dan penambahan alokasi. Angka tersebut adalah cakupan program secara umum, berbeda dari target perbaikan SMA yang disampaikan Direktorat SMA.

Abdul Mu’ti menyatakan mekanisme swakelola juga dinilai membantu ketepatan waktu, kecuali ketika pembangunan menghadapi kendala nonteknis, antara lain bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Program itu, menurut Kemendikdasmen, turut menyerap tenaga kerja dan mendorong pembelian bahan bangunan dari toko setempat.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan bimbingan teknis tersebut bertujuan memastikan bantuan 2026 tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan. Peserta juga mendapat pendampingan untuk memeriksa tingkat kerusakan bangunan serta menyusun anggaran dan dokumen perencanaan.

Siaran pers Kemendikdasmen menyebut sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan dan berkepentingan menjaga kualitas fasilitasnya. Pemerintah mengingatkan peserta agar memahami ketentuan program dan menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Dokumen itu tidak merinci daftar SMA yang masuk target perbaikan 2026.