Laporan Warga Jadi Masukan Kemendikdasmen untuk Revitalisasi Sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan laporan masyarakat tentang sekolah rusak menjadi salah satu masukan untuk menentukan kebutuhan revitalisasi satuan pendidikan. Informasi itu disampaikan kementerian pada 13 November 2026, setelah Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membahas keterbukaan informasi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, 10 November.

Atip mengatakan laporan warga dapat mengungkap sekolah rusak yang belum terdaftar untuk revitalisasi. Kemendikdasmen memakai laporan tersebut bersama data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sumber dalam menentukan kebutuhan perbaikan. Keterangan itu menempatkan informasi dari masyarakat sebagai salah satu jalur masukan dalam program revitalisasi.

Dalam pemaparan bertajuk “Dari Keterbukaan Informasi Menuju Partisipasi Semesta”, Atip menyebut pemerintah perlu menyediakan informasi program secara proaktif. Informasi yang dimaksud mencakup persyaratan, sasaran penerima, mekanisme layanan, lokasi kegiatan, perkembangan pelaksanaan, dan hasil program. Keterbukaan tersebut, menurut paparan kementerian, memberi masyarakat bahan untuk memahami dan mengawasi layanan pendidikan.

Kemendikdasmen juga menyebut masyarakat bisa memantau kriteria sekolah penerima revitalisasi dan perkembangan pekerjaan di lapangan. Informasi tentang bantuan pendidikan tersedia melalui kanal Program Indonesia Pintar (PIP), sedangkan data bantuan sarana digital memuat informasi distribusi dan pemanfaatannya. Kementerian menyebut peta revitalisasi satuan pendidikan dan Rumah Pendidikan sebagai kanal informasi lain yang dapat diakses publik.

Hingga pengumuman itu disampaikan, Kemendikdasmen mencatat 23.182 permintaan informasi publik dari 23.119 pemohon. Rata-rata waktu pemenuhan permintaan tercatat 2,36 hari. Untuk pengaduan melalui dasbor Unit Layanan Terpadu, kementerian melaporkan rata-rata respons pertama 1,61 jam dan rata-rata penyelesaian laporan 8,82 jam.

Uji publik tersebut juga membahas penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Atip memaparkan pendekatan catur pendidikan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Menurut data yang disampaikan dalam acara, portal program tersebut telah terbentuk di 14 provinsi dan 238 kabupaten/kota.

Kemendikdasmen mengelola layanan informasi melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjenjang. Sistem itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kementerian mencatat 111 PPID pelaksana tersebar di berbagai wilayah, termasuk unit yang menangani penjaminan mutu pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, vokasi, serta bahasa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Yudhistira Nugraha mengatakan pesan utama kementerian diperlukan sebagai acuan bersama, sementara penyampaian informasi perlu menyesuaikan kebutuhan daerah. Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat mendorong koordinasi antara PPID Utama, unit utama, dan unit pelaksana teknis. Laporan warga mengenai kerusakan sekolah menjadi salah satu jenis informasi yang dapat diteruskan untuk pertimbangan revitalisasi.