Kemendikdasmen Tegaskan Dukungan Kebijakan bagi Sekolah Swasta

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan Kemendikdasmen tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam kebijakan prioritas kementerian. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 2026 di Bali, Rabu, 11 November.

Atip menyebut kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta berjalan melalui Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, termasuk Revitalisasi Satuan Pendidikan. Melalui skema swakelola, lebih dari 39 ribu satuan pendidikan negeri dan swasta telah tersentuh perbaikan sarana dan prasarana, menurut keterangan Kemendikdasmen.

Dukungan lain yang disebut Atip mencakup pendistribusian Papan Interaktif Digital untuk pembelajaran. Pemerintah juga memberi dukungan kesejahteraan kepada guru non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru dan insentif guru non-ASN.

Dalam forum tersebut, Atip mengatakan status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas satuan pendidikan. Ia menyebut mutu layanan bagi murid sebagai hal yang perlu diperhatikan.

Ketua Umum BMPS Saur Panjaitan XIII menyampaikan bahwa organisasinya memperjuangkan keberadaan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta. BMPS menjadi wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara pendidikan swasta di berbagai daerah.

Saur menyampaikan tiga orientasi BMPS dalam Mukernas 2026, yakni afirmasi bagi kontribusi pendidikan swasta, fasilitasi dukungan dan akses untuk meningkatkan mutu, serta advokasi hak penyelenggara pendidikan swasta. Ia berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua turut mengakomodasi kebutuhan lembaga swasta.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Bali, I Made Rentin, juga menyampaikan pandangan tentang peran sekolah swasta. Ia mengatakan lembaga pendidikan swasta di Bali menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional.

Keterangan Kemendikdasmen menyebut Mukernas BMPS 2026 berlangsung di Bali dan dihadiri Atip untuk membuka kegiatan pada 11 November. Siaran pers kementerian bertanggal 12 November memuat pernyataan pemerintah serta tanggapan BMPS dan Pemerintah Provinsi Bali mengenai kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta.