Koding dan AI di Sekolah: Pilihan Belajar yang Belum Merata

Sejak tahun ajaran 2025/2026, sekolah dapat menawarkan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) sebagai mata pelajaran pilihan. Pada 2026, program itu tercatat berjalan di 20.167 sekolah, tetapi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut baru sekitar 25 persen sekolah yang mengajarkannya. Kedua angka tersebut menunjukkan jangkauan awal sekaligus batas akses yang masih ada.

Keputusan menyediakan KKA berada pada satuan pendidikan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Murid memilih pelajaran itu berdasarkan minat. Akibatnya, pengenalan keterampilan digital bergantung pada keputusan sekolah dan pilihan murid, bukan pada ketersediaan yang seragam di setiap jenjang dan wilayah.

Aturan memberi ruang bagi sekolah

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memasukkan KKA sebagai pilihan dalam kurikulum yang sudah berjalan. Peraturan itu tidak mengganti Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025 sebagai pedoman pelaksanaan KKA pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pedoman KKA menyediakan jalur pembelajaran untuk tiap jenjang. Di PAUD, anak dapat mengenal dasar berpikir komputasional melalui kegiatan bermain. Pada jenjang dasar dan menengah, sekolah bisa membuka KKA sebagai mata pelajaran pilihan, memasukkan materinya ke pelajaran lain, atau mengadakan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi setempat.

Pembelajaran KKA dapat memakai internet, perangkat digital tanpa koneksi internet, atau kegiatan tanpa perangkat yang menggunakan simulasi dan aktivitas fisik. Ketentuan itu membuat pembelajaran tidak selalu bergantung pada komputer dan jaringan. Bentuk kegiatan tetap perlu sesuai dengan tujuan materi dan kapasitas guru yang menanganinya.

Desain KKA membedakan pengenalan konsep dari penguasaan alat tertentu. Murid dapat belajar menyusun urutan instruksi atau memahami cara sistem mengambil keputusan melalui kegiatan luring. Perangkat digital memberi kesempatan untuk mencoba lingkungan pemrograman. Pedoman resmi tidak menetapkan satu moda sebagai syarat bagi semua sekolah, sehingga sekolah perlu memilih bentuk yang dapat dijalankan tanpa mengabaikan materi dan pengalaman belajar.

Status pilihan menghindarkan sekolah dari kewajiban menyediakan pelajaran baru dengan kesiapan yang berbeda-beda. Model ini juga membuat kesempatan murid bergantung pada keputusan sekolah. Murid yang berminat di sekolah yang belum membuka KKA tidak memperoleh akses yang sama dengan murid di sekolah yang sudah menawarkannya. Fleksibilitas pada tingkat satuan pendidikan berjalan beriringan dengan variasi akses antarsekolah.

Angka cakupan belum menjawab mutu

Data Kemendikdasmen pada Oktober 2026 mencatat KKA sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah. Dalam pemberitaan ANTARA, Abdul Mu’ti menyebut proporsinya sekitar 25 persen sekolah. Angka pertama menyatakan jumlah sekolah, sedangkan angka kedua memberi gambaran bagian sekolah yang sudah mengajar. Keduanya belum menunjukkan jumlah murid yang mengambil pelajaran atau frekuensi kelas.

Data tersebut belum menjelaskan penyebaran menurut wilayah, jenjang, atau kondisi sarana. Tanpa rincian itu, sulit menilai apakah jangkauan program lebih kuat di wilayah tertentu atau tersebar secara seimbang. Data cakupan menjawab jumlah sekolah yang tercatat menjalankan program, tetapi belum menggambarkan kesempatan setiap murid maupun kesetaraan mutu pembelajaran.

Laporan kementerian tentang pelatihan guru memberi ukuran lain atas skala persiapan. Pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial pada 2026 menargetkan lebih dari 300.000 pendidik dan tenaga kependidikan dari 140.000 satuan pendidikan. Sasaran itu mencakup pelatihan luring melalui kelompok kerja guru dan pelatihan daring melalui Ruang GTK pada Aplikasi Rumah Pendidikan.

Target pelatihan berbeda dari jumlah guru yang telah menyelesaikan pelatihan atau siap mengajar KKA. Rilis kementerian menjelaskan jalur dan sasaran program, tetapi tidak menyajikan angka penyelesaian pelatihan dalam informasi yang dirujuk di sini. Pelaporan berikutnya perlu membedakan target, peserta yang terlayani, dan guru yang memakai hasil pelatihan di kelas.

Guru menentukan pengalaman belajar

Kepmendikdasmen Nomor 127/P/2025 menempatkan peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari pelaksanaan KKA melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kebutuhan ini melampaui kemampuan mengoperasikan perangkat. Guru perlu menghubungkan konsep koding dan kecerdasan artifisial dengan tahap perkembangan murid serta materi yang sesuai di tiap jenjang.

Penelitian kualitatif yang terbit di Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar pada 2026 meneliti guru di dua satuan pendidikan dasar. Peneliti melaporkan penerapan pembelajaran AI dan koding masih relatif rendah. Keterbatasan sumber daya, waktu, dan kompetensi teknologi guru menjadi kendala. Karena cakupan penelitian hanya dua satuan pendidikan dan memakai pendekatan kualitatif, temuannya tidak mewakili seluruh sekolah di Indonesia. Temuan itu menunjukkan persoalan yang perlu diuji melalui data pelaksanaan yang lebih luas.

Ketersediaan pelatihan tidak otomatis mengubah praktik kelas. Jalur mandiri memberi keleluasaan bagi guru untuk belajar melalui modul, video, dan webinar, sedangkan jalur bauran menambah pendampingan fasilitator. Jalur luring menggunakan kelompok kerja untuk merancang dan mencoba pembelajaran bersama. Ketiga bentuk itu berbeda dalam intensitas dukungan, sehingga ukuran partisipasi saja belum cukup untuk menilai kesiapan guru.

Pelatihan akan lebih mudah diterapkan apabila guru dapat mengaitkan materi dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Kelas tanpa komputer masih dapat memakai simulasi, sedangkan sekolah dengan perangkat bisa menambahkan praktik digital. Guru tetap memerlukan bahan ajar yang terarah dan waktu untuk menyiapkan kegiatan. Tantangan itu muncul dari gabungan materi baru dan kondisi kerja sekolah, bukan semata-mata soal koneksi internet.

Pilihan murid dan pemerataan akses

KKA menjadi mata pelajaran pilihan yang dipilih murid berdasarkan minat, sementara sekolah menentukan apakah pelajaran tersedia. Dua tingkat pilihan ini menempatkan keputusan institusi dan keputusan individu dalam satu rangkaian. Minat murid baru dapat diwujudkan jika sekolah menyediakan pelajaran, guru, dan jadwalnya.

Sekolah yang belum mampu membuka kelas khusus dapat memakai alternatif dalam pedoman, yaitu mengintegrasikan materi ke mata pelajaran lain, mengadakan kegiatan kokurikuler, atau membuka ekstrakurikuler. Cara ini memperkenalkan konsep tanpa membentuk mata pelajaran tersendiri. Laporan cakupan perlu membedakan sekolah yang membuka kelas KKA dari sekolah yang hanya mengenalkan sebagian materi.

Perbedaan cara pelaksanaan memengaruhi pengalaman belajar. Murid di satu sekolah mungkin mengikuti pelajaran terjadwal, sedangkan murid di sekolah lain hanya menemui topik tersebut dalam kegiatan tertentu. Jumlah sekolah yang melaporkan penerapan belum menerangkan intensitas, isi, atau jumlah murid yang memperoleh pengalaman belajar. Tanpa informasi itu, angka jangkauan mudah disalahartikan sebagai ukuran pemerataan.

Pemerintah perlu menjelaskan kemajuan setelah target dan jumlah sekolah diumumkan. Data yang berguna perlu memisahkan jenjang, wilayah, moda pembelajaran, ketersediaan guru, serta jumlah murid yang ikut. Pelaporan juga perlu membedakan capaian pelatihan dari penggunaan keterampilan guru di kelas. Rincian itu akan membantu sekolah dan pemerintah daerah melihat apakah kendala utamanya terletak pada tenaga pendidik, perangkat, atau pengaturan program.

Ukuran berikutnya ada di ruang kelas

KKA telah memiliki dasar aturan, pilihan moda pembelajaran, dan program pelatihan nasional. Data Oktober 2026 menunjukkan 20.167 sekolah tercatat menerapkannya, sedangkan pernyataan menteri menyebut proporsinya sekitar seperempat sekolah. Riset kualitatif pada dua satuan pendidikan dasar menemukan kendala sumber daya, waktu, dan kompetensi guru, tetapi belum dapat menggambarkan keadaan nasional.

Kesenjangan antara kebijakan dan pengalaman murid akan lebih terbaca apabila pemerintah menerbitkan data pelaksanaan yang merinci jumlah sekolah, guru, dan murid beserta bentuk pembelajarannya. Sampai rincian itu tersedia, angka cakupan memberi gambaran awal tentang skala program, bukan jawaban lengkap mengenai pemerataan dan mutu pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial.