Rancangan Pedoman Kemenag Atur Pelibatan Santri dalam Usaha Pesantren

Kementerian Agama (Kemenag) menyusun Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang pedoman pemberdayaan pesantren. Rancangan itu mengatur pelibatan santri dalam unit usaha sebagai proses belajar dan dibahas di Bekasi pada 9 sampai 11 November 2026. Menurut laporan Kompas.com pada 11 November, pesantren dilarang menjadikan santri pengganti tenaga kerja.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, mengatakan perlindungan santri menjadi syarat dalam pemberdayaan. Ia menegaskan kepentingan komersial tidak boleh mengalahkan hak pendidikan dan keselamatan santri.

Draf menempatkan pelibatan santri sebagai pembelajaran terstruktur yang waktunya dibatasi. Kegiatan santri di bawah 18 tahun memerlukan izin tertulis orang tua atau wali, sedangkan pekerjaan berbahaya dan kerja malam dilarang.

Rancangan juga mengatur pemisahan rekening serta pembukuan dana pendidikan dari unit usaha pesantren. Dana bantuan pemerintah, hibah, donasi, dan Dana Abadi Pesantren tidak boleh langsung dipakai sebagai modal berisiko dalam bisnis komersial.

Forum di Bekasi merumuskan Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemberdayaan Pesantren sebagai acuan pelaksanaan program. Pedoman itu disusun untuk mengatur pemberdayaan masyarakat oleh pesantren bersama kader atau pendamping. Yusi menyebut pedoman diperlukan karena kesiapan tata kelola dan kapasitas pesantren beragam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menetapkan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Yusi mengatakan pedoman disiapkan untuk menyatukan arah pembinaan tanpa menghilangkan kekhasan dan kemandirian pesantren.

Penyusunan pedoman turut merujuk pengalaman Program Kemandirian Pesantren. Menurut Yusi, program itu menjangkau 4.185 pesantren penerima inkubasi bisnis sepanjang 2021 sampai 2025, dengan akumulasi anggaran sekitar Rp499,1 miliar.

Amin Mudzakkir, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengingatkan bahwa kemandirian kelembagaan pesantren belum otomatis membuat masyarakat sekitar ikut berdaya. Ia meminta dampak program diukur dari pengaruhnya terhadap pendapatan keluarga dan penciptaan lapangan kerja.

Rancangan pedoman itu belum ditetapkan. Kemenag masih mematangkannya bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum penetapan, kata Yusi. Pemetaan kesiapan dalam draf ditujukan untuk menyesuaikan dukungan, bukan memeringkat pesantren.