Sekolah Rakyat Tahap II: Kapasitas Besar, Ujian Layanan Belum Selesai

Pemerintah menargetkan 100 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di 32 provinsi dapat menampung hingga 122.000 siswa. Pembangunan itu memperluas program berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi kapasitas bangunan belum menjawab apakah tenaga pendidik, fasilitas belajar, dan pola pengasuhan siap melayani pertambahan siswa.

Evaluasi penyelenggaraan yang sudah berjalan memberi gambaran tentang jarak antara perluasan fisik dan kesiapan layanan. Pada Oktober, laporan pemerintah menyebut lebih dari 44.000 siswa telah belajar di 182 titik, sedangkan DPR RI meminta pengelola mengevaluasi adaptasi anak terhadap kehidupan asrama. Perkembangan itu membuat pertanyaan tentang mutu pelaksanaan sama relevannya dengan target pembangunan.

Mandat program melintasi urusan pendidikan dan perlindungan sosial

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menempatkan Sekolah Rakyat dalam agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Aturan yang ditetapkan pada 27 Maret 2025 itu menugaskan Menteri Sosial membentuk dan menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta menyiapkan sarana dan kurikulumnya.

Tanggung jawab tersebut dibagi dengan kementerian lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat tugas menyediakan guru, tenaga pendidik, dan siswa, serta menyusun kurikulum yang berlandaskan sekolah formal. Menteri Agama bertugas menyiapkan kurikulum pendidikan agama dan menyediakan tenaga pendidik. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mendukung melalui penyiapan lahan, perizinan, guru, dan tenaga pendidikan.

Pembagian tugas itu menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak berjalan sebagai proyek gedung semata. Layanan pendidikan bergantung pada kerja bersama urusan sosial, pendidikan, agama, pekerjaan umum, dan pemerintah daerah. Instruksi Presiden juga mewajibkan koordinasi dan evaluasi terpadu, sementara pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pusat, daerah, desa, atau sumber sah lain.

Kerangka lintas kementerian membawa peluang sekaligus tuntutan koordinasi. Kementerian Pekerjaan Umum membangun sarana, tetapi keberadaan bangunan tidak otomatis memenuhi kebutuhan pengajar atau pendamping asrama. Pemerintah daerah ikut menyiapkan dukungan, sementara penerimaan siswa memakai data sosial ekonomi. Setiap bagian perlu bergerak selaras agar pembangunan dan penempatan siswa tidak berjalan lebih cepat daripada kesiapan layanan.

Perluasan terjadi saat program awal masih dibenahi

Pada 8 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan Sekolah Rakyat menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi hingga April. Program itu melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Kementerian juga menyebut 93 gedung permanen sedang dibangun saat itu, dengan target sebagian besar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Angka dari Oktober menggambarkan tahap berikutnya, bukan pembaruan langsung atas setiap ukuran pada laporan Mei. Dalam pemberitaan Tirto pada 12 Oktober, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lebih dari 44.000 siswa di 182 titik, dengan 93 lokasi telah memakai gedung permanen dan sisanya masih menggunakan bangunan sementara. Karena cakupan dan tanggal laporannya berbeda, angka-angka itu lebih tepat dibaca sebagai potret pada waktu masing-masing.

Pada 27 Oktober, Sekretariat Negara melaporkan pembangunan Tahap II berlangsung di 100 lokasi di 32 provinsi dan ditargetkan menampung hingga 122.000 siswa. Berita itu juga menyebut proyek tersebut menyerap sekitar 97.000 tenaga kerja lokal. Angka tenaga kerja menggambarkan dampak pembangunan bagi kegiatan ekonomi setempat, tetapi tidak mengukur jumlah guru atau pendamping yang akan bekerja setelah sekolah beroperasi.

Perbedaan ukuran kapasitas perlu dibaca dengan hati-hati. Laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Mei merujuk pada sekolah yang sudah berjalan dan gedung permanen yang sedang dibangun, sedangkan laporan Oktober membahas proyek Tahap II. Tirto juga memuat keterangan bahwa gedung permanen di titik-titik tertentu kelak dapat menampung lebih dari 2.000 siswa per titik. Angka kapasitas itu tidak dapat dijumlahkan atau dibandingkan tanpa memastikan tahap dan lokasi yang dimaksud.

Kebutuhan siswa melampaui ruang kelas

Model Sekolah Rakyat memadukan kegiatan belajar dengan kehidupan di asrama. Dalam laporan Mei, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa kemampuan siswa beragam, dari anak yang sudah kuat secara akademik hingga anak yang masih memerlukan penguatan literasi dasar. Program itu memakai pendekatan multi-entry, multi-exit, yang memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan pendidikan sesuai kesiapan dan capaian belajarnya.

Pendekatan tersebut menambah tuntutan pada pengajaran. Guru perlu mengenali kemampuan awal murid dan menyesuaikan dukungan belajar, sementara sekolah harus mengelola perbedaan capaian dalam satu lingkungan. Kementerian menyatakan guru juga berperan mendampingi siswa, dan kurikulum dirancang fleksibel dengan layanan sosial serta psikologis bagi yang membutuhkan.

Kesiapan asrama menjadi bagian lain dari mutu layanan. Pada 5 Oktober, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo mengevaluasi pola pengasuhan karena sejumlah anak belum betah tinggal di asrama. Ia menyatakan perpindahan dari lingkungan keluarga ke kehidupan mandiri memerlukan pendekatan yang sesuai kebutuhan siswa.

Kunjungan DPR di Sukoharjo juga mencatat fasilitas fisik yang dinilai baik, sementara laboratorium masih perlu dilengkapi. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan bangunan tidak sama dengan kelengkapan alat pembelajaran. Fasilitas yang dibutuhkan bisa berbeda menurut jenjang dan program belajar, sehingga penilaian kesiapan tidak cukup dengan menghitung gedung yang sudah selesai.

Pada 12 Oktober, Tirto mengutip Saifullah Yusuf yang menyebut pemerintah masih membenahi tata kelola dan pengawasan, serta mencukupi kebutuhan guru, wali asrama, dan wali asuh. Ia juga menyebut keragaman latar keluarga dan kebiasaan siswa menuntut perhatian pada kebutuhan sosial, psikologis, dan kesehatan. Keterangan itu menghubungkan isu kekurangan tenaga dengan pengalaman siswa sehari-hari, bukan hanya jumlah rombongan belajar.

Seleksi berbasis kondisi sosial mengubah tugas sekolah

Menurut penjelasan Saifullah Yusuf yang dikutip Tirto, penjangkauan siswa menggunakan data kelompok desil 1 dan desil 2, yakni keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah, bukan tes akademik sebagai dasar utama. Setelah penjangkauan dan penetapan siswa, pemeriksaan kesehatan dilakukan. Mekanisme itu menempatkan sekolah pada tugas melayani anak yang dipilih berdasarkan kerentanan sosial, dengan kesiapan belajar yang mungkin berbeda-beda.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan Sekolah Rakyat menggabungkan pembelajaran dan intervensi sosial. Laporan kementerian menyebut dukungan keluarga juga menjadi bagian program, termasuk melalui Program Keluarga Harapan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Bila sasaran program memang keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi, kesinambungan dukungan di luar sekolah ikut menentukan apakah anak dapat mengikuti pendidikan secara teratur.

Data penerimaan berbasis kondisi sosial juga menuntut pencatatan yang konsisten. Instruksi Presiden meminta penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program, termasuk Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah mendapat tugas membantu penyiapan data penerima dengan nama dan alamat. Kesesuaian data itu berpengaruh pada siapa yang dijangkau, sedangkan kualitas pengajaran dan pengasuhan menentukan pengalaman setelah anak diterima.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut pemerintah menyiapkan jalur transisi bagi lulusan ke pendidikan tinggi atau dunia kerja. Laporan Mei menyatakan sejumlah perguruan tinggi telah menjalin komunikasi untuk skema penerimaan afirmatif, sementara hubungan dengan industri diperkuat melalui pemetaan bakat dan kebutuhan tenaga kerja. Rencana tersebut memberi arah bagi tahap setelah sekolah, tetapi belum sama dengan hasil yang sudah terukur bagi lulusan.

Apa yang perlu dibaca dari target berikutnya

Pemerintah menyebut Sekolah Rakyat akan diperluas, termasuk rencana pembangunan Tahap III di 100 lokasi baru dalam laporan Sekretariat Negara. Di saat yang sama, laporan Oktober tentang evaluasi program menunjukkan kebutuhan pembenahan guru, pengawasan, pengasuhan, dan fasilitas pendukung masih berada dalam agenda pelaksanaan. Kedua perkembangan itu perlu dibaca bersama ketika pemerintah menetapkan urutan pembangunan dan pembukaan layanan.

Ukuran kemajuan yang tersedia menjawab pertanyaan berbeda. Jumlah lokasi dan kapasitas menunjukkan skala infrastruktur yang direncanakan. Jumlah siswa serta titik yang telah beroperasi menggambarkan jangkauan pada tanggal pelaporan. Catatan DPR dan pernyataan pemerintah tentang tenaga pendidik menunjukkan persoalan pelaksanaan, tetapi sumber yang dibaca belum menyajikan satu rangkaian data nasional yang menghubungkan kapasitas gedung, kecukupan staf, kelengkapan fasilitas, adaptasi siswa, dan hasil belajar.

Kebutuhan data itu penting untuk membaca dampak perluasan secara adil. Tanpa ukuran yang sebanding antarwaktu dan antarlokasi, kenaikan jumlah sekolah dapat terlihat sebagai kemajuan meski kondisi layanan tiap titik berbeda. Sebaliknya, laporan kendala di satu sekolah juga tidak cukup untuk mewakili semua lokasi. Pemerintah telah menetapkan koordinasi dan evaluasi lintas kementerian dalam Instruksi Presiden, sehingga pelaporan yang konsisten dapat membantu publik melihat bagian mana yang sudah berjalan dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.

Bagi keluarga, sekolah berasrama gratis menawarkan akses pendidikan sekaligus mengubah rutinitas anak dan hubungan mereka dengan pengasuh. Bagi guru dan wali asrama, perluasan menambah kebutuhan tenaga yang memahami pembelajaran serta pendampingan. Pada tahap berikutnya, ukuran keberhasilan program akan bergantung pada informasi yang menunjukkan apakah anak yang dijangkau memperoleh layanan yang sesuai, dan apakah dukungan itu tetap tersedia setelah sekolah mulai beroperasi.