Aturan Baru Pengawas Sekolah Berhadapan dengan Defisit 6.991 Orang

Pada 13 dan 15 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat kembali menempatkan pengawas sekolah dalam pembicaraan tentang mutu pembelajaran. Rilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengaitkan tugas mereka dengan pendampingan guru serta penerapan kebijakan pembelajaran berbasis data. Sorotan itu muncul beberapa bulan setelah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan kembali Pengawas Sekolah sebagai jabatan fungsional tersendiri.

Data yang dipakai Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menunjukkan persoalan jumlah yang besar: kebutuhan nasional tercatat 22.300 pengawas, sedangkan jumlah yang tersedia 15.309 orang. Selisihnya 6.991 orang, menurut data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tendik Pengawas per Juni 2024 yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) direktorat untuk 2025 sampai 2029. Angka itu memberi konteks pada seruan Oktober, tetapi belum menjawab apakah perubahan jabatan dan pelatihan yang direncanakan akan menambah pendampingan yang benar-benar diterima sekolah.

Jabatan fungsional mendapat batas tugas yang lebih tegas

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 ditetapkan pada 12 Mei dan diundangkan pada 19 Mei 2026. Aturan itu mencabut PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, yang sebelumnya menggabungkan sejumlah pekerjaan pendidikan dalam kerangka jabatan guru. Dalam aturan baru, Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada satuan pendidikan formal.

Pasal 9 menetapkan pemantauan, penilaian, dan pembinaan sebagai tugas pengawas pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur formal. Pasal 10 membagi ruang lingkup kerja menurut jenjang jabatan. Pengawas ahli muda menganalisis mutu sekolah. Pada jenjang lebih tinggi, tanggung jawab bergeser ke pengembangan mutu dan strategi sistem pengawasan.

Pasal 10 memberi jenjang kerja yang lebih konkret daripada sebutan umum sebagai pendamping sekolah. Penjenjangan mengaitkan karier dengan jenis tanggung jawab, dari analisis mutu di satuan pendidikan sampai pengembangan sistem pengawasan. Perubahan nomenklatur tidak otomatis mengisi posisi kosong, sebab aturan kebutuhan jabatan dihitung berdasarkan beban kerja dan pengangkatan tetap bergantung pada formasi serta proses kepegawaian.

Pasal 23 memberi waktu paling lama dua tahun sejak pengundangan untuk menyesuaikan guru yang sudah menduduki jabatan fungsional guru karena penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan formal ke jabatan fungsional Pengawas Sekolah. Pasal 24 mempertahankan angka kredit yang telah diperoleh, sedangkan Pasal 29 menjaga jabatan dan hak kepegawaian pengawas yang sudah diangkat menurut aturan sebelumnya. Masa transisi itu membuat penyesuaian status pegawai dan pencarian calon baru berjalan beriringan.

Pasal 3 menyebut jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik sebagai jabatan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status kepegawaian itu ikut menentukan jalur pemenuhan kebutuhan, sebab Pengawas Sekolah dalam aturan tersebut adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Pelatihan calon perlu berujung pada pengangkatan dan penugasan agar menambah kapasitas pengawasan. Definisi jabatan dalam PermenPANRB 7/2026 secara khusus mensyaratkan status PNS.

Angka kekurangan besar, tetapi data persentasenya tidak selaras

Renstra Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan memakai data SIM Tendik Pengawas dengan batas pencatatan Juni 2024. Dokumen itu mencatat 15.309 pengawas aktif, kebutuhan 22.300 orang, dan kekurangan 6.991 orang. Karena tanggal potong datanya mendahului penyusunan Renstra 2025 sampai 2029, angka tersebut menjelaskan skala persoalan pada pertengahan 2024, bukan kondisi pasti pada November 2026.

Dokumen yang sama menyebut pemenuhan kebutuhan mencapai 38,27 persen dan kekurangan mencapai 61,73 persen. Dua persentase itu tidak cocok dengan jumlah orang pada tabel: 15.309 dari 22.300 setara sekitar 68,65 persen, sedangkan kekurangan 6.991 setara sekitar 31,35 persen. Selisihnya terlalu besar untuk dijelaskan oleh pembulatan, sehingga angka persentase perlu diklarifikasi sebelum dipakai untuk membandingkan capaian antarwaktu.

Perbedaan antara persentase 38,27 persen dan hitungan tabel mengubah gambaran tingkat kekurangan. Jumlah pada tabel menunjukkan hampir tujuh ribu posisi belum terisi berdasarkan basis data yang disebutkan, sedangkan persentase dalam narasi Renstra menggambarkan pemenuhan jauh lebih rendah. Tabel jumlahnya saling menjumlah tepat ke kebutuhan nasional, sehingga angka orang menjadi dasar tulisan ini dan tren tidak ditarik dari persentase yang tidak selaras.

Panduan Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menghitung kebutuhan berdasarkan rasio terhadap satuan pendidikan dan Indeks Kesulitan Geografis. Cara itu menunjukkan jumlah nasional tidak menjelaskan wilayah mana yang paling sulit mendapat pendampingan. Panduan mencantumkan rasio 1 banding 8 untuk provinsi dan 1 banding 10 untuk kabupaten atau kota berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 234/O/2024.

Panduan formasi Pengawas Sekolah menjelaskan bahwa kebutuhan daerah melewati proses pengajuan sebelum menjadi pengangkatan. Pemerintah daerah mengajukan formasi melalui sistem dan meminta rekomendasi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru sebelum mengurus persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Panduan memberi batas layanan tujuh hari kerja untuk rekomendasi dan tujuh hari kerja untuk verifikasi setelah surat persetujuan diunggah, tetapi batas tersebut hanya berlaku pada tahap tertentu, bukan durasi keseluruhan pengangkatan.

Program 2026 belum memisahkan target calon pengawas

Dokumen Program Prioritas Nasional Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026 menetapkan sasaran 1.098 orang untuk bimbingan teknis pendidikan kepemimpinan bagi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Target itu menggabungkan dua kelompok jabatan, sehingga dokumen tersebut tidak menyatakan berapa orang yang akan disiapkan khusus sebagai calon pengawas. Pembaca dapat melihat adanya alokasi program, tetapi belum dapat menilai dari sasaran gabungan itu seberapa besar penguatan diarahkan pada kekurangan 6.991 pengawas.

Rilis Kemendikdasmen pada 13 Oktober 2026 memperluas ekspektasi terhadap pengawas. Abdul Mu’ti mendorong pengembangan kompetensi pengawas agar mereka mampu mendampingi guru dan kepala sekolah dalam pembelajaran mendalam serta pengenalan koding dan kecerdasan artifisial. Rilis 15 Oktober menambahkan penekanan pada penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Rapor Pendidikan untuk mengenali kondisi sekolah sebelum menentukan bentuk pendampingan.

Rilis Kemendikdasmen pada 13 dan 15 Oktober 2026 menggambarkan tugas yang bertambah rumit seiring kebijakan pembelajaran baru, tetapi tidak memuat jumlah pengawas yang dilatih atau sebaran penugasannya. Pengarahan tentang mutu dan literasi data menetapkan harapan kerja, sementara kemampuan menjalankannya bergantung pada jumlah personel, waktu pendampingan, akses ke data, dan dukungan pemerintah daerah. Tanpa target terpisah bagi pengawas, capaian program kepemimpinan sulit dibandingkan langsung dengan kebutuhan posisi.

Pendampingan di sekolah bergantung pada cara kerja

Penelitian Yuliana Silambi dan lima peneliti lain yang terbit pada Mei 2026 mengamati pendampingan pengawas di Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPK Santo Arnoldus Yansen Bintuni, Papua Barat. Studi kualitatif itu menghimpun data dari sembilan informan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Para peneliti melaporkan bahwa pengawas menggunakan data dalam refleksi berkala bersama kepala sekolah untuk menentukan tindak lanjut sesuai kondisi sekolah.

Studi di SMA YPPK Santo Arnoldus Yansen Bintuni memberi contoh bentuk kerja yang dimaksud kebijakan, yakni pengawas memakai bukti sekolah untuk membahas pelaksanaan program dan tindak lanjut bersama pimpinan sekolah. Peneliti juga melaporkan dampak positif pada pelaksanaan program sekolah dan proses pembelajaran. Karena penelitian hanya berfokus pada satu sekolah dengan sembilan informan, hasilnya tidak dapat dipakai untuk menyatakan bahwa pendekatan yang sama sudah terjadi di seluruh Indonesia.

PermenPANRB 7/2026 mengatur tugas dan jenjang jabatan, sementara rilis Kemendikdasmen pada Oktober menjelaskan harapan pemerintah. Kedua jenis sumber tersebut belum menunjukkan berapa kali setiap sekolah menerima pendampingan, berapa lama pengawas berada di sekolah, atau apakah rekomendasi mereka mengubah praktik mengajar. Kajian lapangan yang dibuka dalam riset ini hanya mencakup satu sekolah di Bintuni.

Ukuran keberhasilan perlu mengikuti kebutuhan sekolah

Perubahan jabatan pada 2026 memberi pemerintah daerah kerangka baru untuk menata karier pengawas, sedangkan angka kekurangan dalam Renstra menunjukkan skala formasi yang masih perlu dipenuhi. Keduanya berada pada tahap berbeda: regulasi menetapkan tugas dan jalur jabatan, sementara pengisian formasi bergantung pada usulan daerah dan persetujuan pusat. Ketika data kebutuhan nasional masih merujuk Juni 2024, pembaruan jumlah aktif dan kebutuhan wilayah menjadi dasar untuk membaca kemajuan sesudah aturan berlaku.

Sasaran 1.098 orang dalam Program Prioritas 2026 menggabungkan calon kepala sekolah dan pengawas. Data lanjutan yang dapat menguji hasilnya ialah jumlah pengawas aktif menurut provinsi dan jenjang, peserta pelatihan khusus calon pengawas, serta formasi yang disetujui dan terisi. Catatan sekolah tentang pendampingan dapat menunjukkan perubahan praktik setelah kunjungan pengawas. Dokumen 2026 belum memisahkan keluaran calon kepala sekolah dari calon pengawas.

Rilis Kemendikdasmen pada 13 dan 15 Oktober 2026 menuntut pendampingan yang memahami data sekolah dan arah kebijakan pembelajaran. Renstra masih mencatat kekurangan ribuan pengawas berdasarkan data dua tahun sebelumnya. Sampai pemerintah menerbitkan angka kebutuhan dan keterisian yang lebih baru serta memisahkan target pelatihan pengawas, dampak aturan 2026 terhadap dukungan yang diterima sekolah belum dapat diukur secara nasional.