Perpres ATS 2026 Menguji Ketepatan Data dan Kerja Lintas Daerah

3.966.858 anak tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026. Angka itu mencakup anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Pada sumber lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik mencatat 2.922.607 anak usia 7 sampai 18 tahun tidak bersekolah pada 2025.

Perbedaan angka tersebut tidak otomatis menunjukkan kesalahan pencatatan. Dasbor kementerian memakai rekam pendidikan dari Data Pokok Pendidikan dan data madrasah dari Education Management Information System, sedangkan Susenas mengukur kondisi rumah tangga melalui survei. Perbedaan definisi, cakupan usia, waktu pengambilan data, dan cara verifikasi membuat angka itu menjawab pertanyaan yang berbeda.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang ditetapkan pada 26 Januari 2026, memberi dasar hukum bagi kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Tantangannya kini bergeser dari sekadar menghitung anak yang berada di luar sekolah ke memastikan setiap nama memiliki jalur layanan yang sesuai.

Satu masalah, beberapa angka

Data dasbor Kemendikdasmen per 1 April 2026 memisahkan 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak yang putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan. Pembagian ini membantu pemerintah membedakan kebutuhan anak yang sejak awal belum masuk sekolah dari anak yang keluar setelah mengikuti pendidikan formal.

Data tersebut dikurasi dari Dapodik dan EMIS, lalu disandingkan dengan data peserta didik pada sejumlah kementerian yang mengelola pendidikan atau pelatihan. Sekolah asal wajib memeriksa status peserta didik yang tercatat tidak aktif. Jika anak pindah, sekolah asal perlu memasukkan sekolah tujuan agar satuan pendidikan baru dapat memeriksa data melalui aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik.

Mekanisme itu menunjukkan bahwa status ATS tidak selalu berarti seorang anak sama sekali tidak belajar. Anak dapat berpindah sekolah, mengikuti pendidikan nonformal, bekerja sambil belajar, atau memiliki rekam pendidikan yang belum diperbarui. Karena itu, angka dasbor harus dibaca sebagai daftar sasaran verifikasi dan layanan, bukan daftar final anak yang harus dikembalikan ke sekolah formal.

Susenas BPS 2025 memberi gambaran berbeda tentang ukuran persoalan. Dari 2.922.607 anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah, 2.009.918 berada pada kelompok usia 16 sampai 18 tahun. Kelompok ini berada pada usia sekolah menengah dan menghadapi jarak yang lebih besar dari layanan pendidikan dibanding kelompok usia sekolah dasar.

Perbedaan itu penting bagi perencanaan. Pemerintah yang memakai angka dasbor perlu memastikan semua status anak telah diverifikasi, sedangkan pemerintah yang memakai Susenas perlu membaca pola rumah tangga dan alasan anak tidak sekolah. Kedua sumber dapat dipakai bersama apabila batas definisi dan tahun pengukurannya disebutkan secara terbuka.

Hambatan terbesar muncul pada usia sekolah menengah

Data Susenas 2025 menunjukkan bahwa alasan anak tidak sekolah berkaitan dengan keputusan rumah tangga dan kondisi sosial, bukan hanya ketersediaan ruang kelas. Sebanyak 21,78 persen responden menyebut pendidikan sudah cukup, 20,35 persen menyebut tidak ada biaya, dan 16,75 persen menyebut sudah bekerja.

Angka tersebut menjelaskan mengapa pembangunan ruang belajar saja tidak cukup untuk mengurangi ATS. Anak yang bekerja memerlukan jadwal belajar yang lebih lentur. Anak dari keluarga miskin memerlukan dukungan biaya yang mencegah pengeluaran pendidikan menjadi beban. Anak yang menganggap pendidikan sudah cukup memerlukan layanan yang dipandang relevan dengan rencana hidupnya.

Kemendikdasmen menyebut faktor geografis, ekonomi, keterbatasan fisik, waktu, dan kultur sebagai penyebab yang muncul dalam penanganan ATS. Faktor itu dapat bertumpuk pada satu anak. Jarak sekolah yang jauh dapat meningkatkan biaya perjalanan, sementara kebutuhan bekerja dapat membuat jadwal sekolah reguler sulit diikuti.

Kelompok usia 16 sampai 18 tahun juga berada pada titik ketika pilihan pendidikan dan pekerjaan mulai beririsan. Program Paket C, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan kecakapan kerja dapat menjadi jalur yang berbeda dari sekolah reguler. Layanan itu tetap memerlukan pengakuan hasil belajar agar anak tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja.

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen untuk menahan risiko putus sekolah. Kemendikdasmen menyebut penyaluran PIP pada 2025 mencapai 19 juta peserta didik, sedangkan sasaran PIP 2026 ditetapkan 19,48 juta siswa dari jenjang TK atau PAUD sampai SMA, SMK, dan sederajat. Bantuan tersebut membantu biaya pendidikan, tetapi tidak menjawab hambatan jarak, pekerjaan, disabilitas, atau perkawinan anak.

Perpres mengubah pembagian tanggung jawab

Perpres Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pencegahan dan penanganan ATS sebagai kerja terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan itu memperkuat peran satuan pendidikan untuk mengenali Anak Berisiko Putus Sekolah serta membagi tanggung jawab kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan masyarakat.

Pembagian itu menjawab kelemahan pendekatan yang hanya menempatkan dinas pendidikan sebagai pelaksana. Alasan anak berhenti sekolah dapat berhubungan dengan kemiskinan, pekerjaan, perkawinan anak, disabilitas, kesehatan, atau persoalan sosial. Dinas pendidikan tidak memiliki seluruh kewenangan untuk menangani hambatan tersebut tanpa dukungan dinas lain dan pemerintah desa.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen menemukan bahwa sejumlah daerah sudah membangun kerja sama antarlembaga, tetapi tingkat keterpaduannya berbeda. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Kabupaten Banyuwangi disebut memiliki kerja kolaboratif yang lebih luas. Kabupaten Mamuju belum memiliki mekanisme formal yang menjamin keterpaduan peran antarorganisasi perangkat daerah, sedangkan Kabupaten Magelang memerlukan penguatan regulasi agar kerja sama tetap berjalan.

Temuan itu memperlihatkan hubungan antara aturan dan keberlanjutan layanan. Kerja sama yang hanya bergantung pada pertemuan atau pejabat tertentu mudah berubah ketika kepemimpinan berganti. Regulasi daerah, pembagian tugas, data bersama, dan anggaran lintas sektor memberi tempat yang lebih jelas bagi penanganan ATS dalam perencanaan pemerintah daerah.

Perpres telah memberi payung nasional, tetapi aturan pusat belum otomatis menghasilkan layanan di tingkat desa. Pemerintah daerah tetap perlu menerjemahkan kebijakan itu ke dalam rencana pembangunan, menetapkan penanggung jawab, dan menyediakan mekanisme untuk memantau apakah anak yang telah ditemukan benar-benar masuk ke layanan pendidikan.

Verifikasi data menentukan apakah kebijakan sampai kepada anak

Kemendikdasmen menargetkan penanganan 191.697 ATS pada 2026, sementara dasbor per 1 April memuat 3.966.858 anak. Perbandingan itu menunjukkan bahwa target penanganan tahunan baru mencakup sebagian dari daftar ATS yang tercatat, sehingga pemerintah perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas dan ukuran keberhasilan setelah anak menerima layanan.

Verifikasi sekolah asal menjadi tahap awal yang menentukan. Data yang tidak diperbarui dapat membuat anak yang sudah pindah tetap tercatat sebagai putus sekolah. Sebaliknya, anak yang tidak pernah memiliki rekam pendidikan formal dapat tidak terlihat apabila pendataan hanya mengandalkan administrasi sekolah.

Akses dasbor bagi operator desa atau kelurahan dapat membantu menemukan anak yang tidak terlihat dari sekolah. Sistem itu menampilkan jumlah ATS menurut wilayah, alasan tidak bersekolah, dan jenis statusnya. Pemerintah desa kemudian perlu menghubungkan data tersebut dengan layanan sosial, dukungan keluarga, jalur pendidikan nonformal, atau satuan pendidikan terdekat.

Risalah kebijakan PSKP menyebut tata kelola data dan evaluasi daerah masih terbatas. Kajian itu merekomendasikan agar penanganan ATS masuk ke agenda pembangunan lintas sektor, disertai regulasi daerah, integrasi anggaran, dan evaluasi berbasis kinerja. Ukuran kinerja perlu mencakup keberlanjutan belajar, bukan hanya jumlah anak yang berhasil dihubungi atau didaftarkan.

Kementerian juga perlu menjaga konsistensi istilah ketika menyampaikan angka. Angka 2.922.607 dari Susenas 2025, 2.505.400 dari dasbor Verval ATS per Desember 2025, dan 3.966.858 dari dasbor per 1 April 2026 berasal dari cakupan dan waktu yang berbeda. Pembaca, pemerintah daerah, dan sekolah membutuhkan penjelasan itu agar perubahan angka tidak disalahartikan sebagai naik atau turunnya jumlah anak secara langsung.

Jalur belajar harus mengikuti kondisi anak

Rekomendasi PSKP Kemendikdasmen menempatkan pembelajaran fleksibel sebagai bagian dari penanganan ATS. Pendidikan jarak jauh, pembelajaran berbasis komunitas, kelas layanan khusus, pendidikan nonformal, dan rekognisi pembelajaran lampau dapat dipakai sesuai kebutuhan anak dan kapasitas daerah.

Pilihan layanan tersebut membawa tuntutan mutu. Anak yang mengikuti Paket A, Paket B, Paket C, atau kursus kecakapan kerja tetap memerlukan pengakuan atas hasil belajarnya. Tanpa pengakuan, jalur alternatif hanya memindahkan anak dari satu daftar ke daftar lain tanpa memperkuat peluang melanjutkan pendidikan atau bekerja.

Program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha memberi contoh ukuran lanjutan yang perlu dipakai. Puslapdik mencatat 22.791 peserta mengikuti kedua program itu pada 2025, dengan 78,64 persen peserta disebut telah bekerja atau merintis usaha satu tahun setelah menyelesaikan program. Data itu mengukur hasil setelah pelatihan, bukan sekadar jumlah peserta yang terdaftar.

Perpres ATS membuat pekerjaan pemerintah lebih terukur karena tanggung jawab dan layanan dapat ditelusuri. Batas yang masih terbuka adalah hubungan antara data pusat, keputusan daerah, dan pengalaman anak setelah masuk ke layanan. Jawaban atas batas itu akan terlihat dari pembaruan data, jumlah anak yang bertahan dalam pembelajaran, serta evaluasi daerah yang tetap berjalan setelah target tahunan selesai.