# Pemerintah Akan Perpanjang Kontrak Guru Non-ASN di Sekolah Negeri

> Kesepakatan pemerintah-DPR pada 6 November menetapkan perpanjangan kontrak guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik per Desember 2024 dan kontraknya berakhir Desember 2026.

- Jenis: Berita
- Penulis: Tim Redaksi Qelas
- Terbit: 2026-11-08T16:35:54+07:00
- Topik: guru non-asn, pppk paruh waktu, kepegawaian guru, cpns 2027, guru sekolah negeri
- URL: https://qelas.id/berita/pemerintah-akan-perpanjang-kontrak-guru-non-asn-di-sekolah-negeri

Pemerintah akan memperpanjang masa perjanjian kerja guru non-ASN, yakni guru yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengajar di sekolah negeri dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024. Guru yang kontraknya berakhir pada Desember 2026 tercakup dalam kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diumumkan setelah rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan perpanjangan juga mencakup tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria pemerintah. Siaran pers kementerian tidak menyebut berapa lama masa perpanjangan kontrak guru akan berlaku.

Pemerintah dan DPR pada 6 November menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap. Sekretariat Negara menyebut pelaksanaannya dimulai 1 Januari 2027.

Kementerian PANRB memaparkan peningkatan status itu mencakup PPPK paruh waktu lintas profesi, termasuk dosen, tenaga kesehatan, dan petugas teknis. Pengaturan tersebut dipisahkan dalam siaran pers dari perpanjangan masa kerja guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Kementerian PANRB menyebut peningkatan status sebagai penghargaan atas kontribusi pegawai dalam pelayanan publik.

Batas pendataan Desember 2024 menjadi salah satu syarat perpanjangan. Ketentuan itu menyasar guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Siaran pers PANRB juga menyebut guru non-ASN yang masuk kelompok penerima perpanjangan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan itu mengikuti tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peluang mengikuti seleksi CPNS pada 2027 juga diberikan kepada PPPK penuh waktu yang dialihkan dari status paruh waktu. Seleksi berlangsung terbuka dan kompetitif sesuai tahapan pengadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga menyatakan akan membuka rekrutmen CPNS pada 2026 untuk mendukung program prioritas nasional. Formasi prioritas yang disebut Kementerian PANRB mencakup Guru Sekolah Terintegrasi dan Guru Sekolah Unggul Garuda. Pembukaan itu juga ditujukan untuk regenerasi aparatur secara bertahap.

Keputusan lintas sektor itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan pemerintah dalam keterangan pers setelah rapat pada Jumat, 6 November.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Sekretariat Negara menyebut peningkatan status PPPK paruh waktu akan berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027.

## Sumber

- [Pemerintah dan DPR Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_dan_dpr_sepakat_tingkatkan_status_pppk_paruh_waktu_menjadi_penuh_waktu_mulai_2027), Sekretariat Negara, 6 November 2026