# Sekolah Minim Murid: Mengapa Penataan Tak Cukup dengan Penggabungan > Fenomena SD negeri dengan satu sampai lima murid baru mendorong penataan sekolah. Data Dapodik dan aturan daerah menunjukkan keputusan harus menggabungkan mutu, jarak layanan, guru, dan demografi. - Jenis: Artikel (Isu & Kebijakan) - Penulis: Tim Redaksi Qelas - Terbit: 2026-11-09T18:47:00+07:00 - Topik: akses pendidikan, sekolah minim murid, penggabungan sekolah, dapodik, pemerintah daerah - URL: https://qelas.id/artikel/sekolah-minim-murid-mengapa-penataan-tak-cukup-dengan-penggabungan ## Poin penting - Kemendikdasmen mendata sekolah dengan kurang dari 100 murid, termasuk kelompok di bawah 60 murid, setelah penerimaan 2026/2027 menunjukkan kekurangan murid baru. - Ikhtisar Data Pendidikan 2025/2026 memakai pencatatan 30 November 2025, sehingga keputusan 2026 membutuhkan pembaruan data lokal. - Perbup Boyolali Nomor 5 Tahun 2026 mengatur persyaratan, tata cara, pemantauan, dan evaluasi penggabungan satuan pendidikan. - Kajian Kota Medan pada 2022 mengusulkan 117 dari 224 SD negeri untuk digabung menjadi 51 sekolah setelah memeriksa murid, guru, kepala sekolah, dan fasilitas. - Belum ada kebijakan tunggal nasional yang otomatis menggabungkan semua sekolah dengan jumlah murid terbatas. Pada tahun ajaran 2026/2027, sejumlah SD negeri menerima satu sampai lima murid baru, termasuk SDN Purwoyoso 01 di Kota Semarang yang menerima tiga murid. Fenomena itu mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendata sekolah dengan jumlah murid kurang dari 100 orang, termasuk kelompok di bawah 60 orang. Jumlah murid baru yang kecil belum otomatis menunjukkan sekolah harus ditutup atau digabung. Angka itu bisa lahir dari perubahan penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, pilihan keluarga, perkembangan permukiman, atau jarak antarwilayah. Kemendikdasmen menyebut seluruh faktor tersebut dalam siaran pers 19 Juli 2026, sementara kewenangan pengelolaan satuan pendidikan dasar berada pada pemerintah daerah. ## Gejala penerimaan murid membuka persoalan yang lebih lama Pada 15 Juli 2026, Kemendikdasmen menyatakan telah menyampaikan data sekolah di bawah 100 dan 60 murid kepada Kementerian Dalam Negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah akan membahas kebijakan bersama pemerintah daerah setelah melihat dampaknya bagi masyarakat. Kasus penerimaan tiga murid di Semarang dan sekitar 60 sekolah yang masih kekurangan murid baru di Sleman menunjukkan sebaran masalah yang tidak seragam. Data CNN Indonesia yang mengutip Antara juga mencatat ada sekolah yang hanya memperoleh dua sampai tiga murid baru. Angka-angka itu menggambarkan penerimaan pada satu tahun ajaran, bukan jumlah seluruh murid yang masih bersekolah. Perbedaan antara murid baru dan total murid menentukan pilihan kebijakan. Sekolah dengan tiga murid baru bisa saja masih memiliki beberapa ratus murid dari kelas dua sampai enam. Sekolah lain mungkin memiliki total murid yang rendah selama beberapa tahun. Dua kondisi itu membutuhkan pemeriksaan yang berbeda, sehingga batas jumlah murid tidak bisa menjadi satu-satunya dasar keputusan. ## Data nasional belum sama dengan keputusan lokal Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2025/2026 dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen memakai waktu pencatatan 30 November 2025. Publikasi yang diunggah 26 Mei 2026 itu memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, rombongan belajar, ruang kelas, lulusan, putus sekolah, dan indikator partisipasi. Jeda antara pencatatan 30 November 2025 dan penerimaan murid tahun ajaran 2026/2027 membuat dua jenis data itu memiliki fungsi berbeda. Ikhtisar nasional berguna untuk membaca pola sampai tahun ajaran 2025/2026, sedangkan keputusan mengenai sekolah tertentu membutuhkan data Dapodik yang lebih mutakhir, peta tempat tinggal murid, serta informasi penerimaan di sekolah sekitar. Kemendikdasmen menyatakan pemetaan kebutuhan layanan akan mempertimbangkan perkembangan demografi dan sebaran penduduk. Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi daya tampung sesuai kebutuhan wilayah. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional sedang berada pada tahap pemetaan dan perumusan, bukan pada satu keputusan penggabungan untuk semua sekolah di bawah ambang tertentu. Kualitas data menjadi persoalan administratif sekaligus layanan. Data yang terlambat dapat membuat pemerintah membaca sekolah yang sudah berubah sebagai keadaan lama. Data tanpa lokasi tempat tinggal murid juga tidak menjawab pertanyaan tentang jarak tempuh setelah sekolah digabung. Karena itu, data jumlah murid perlu dibaca bersama kondisi jalan, transportasi, batas wilayah, dan pilihan keluarga yang dicatat pemerintah daerah. ## Penggabungan sudah menjadi kebijakan daerah, dengan syarat berbeda Kabupaten Boyolali menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 pada 13 Januari 2026 tentang Pedoman Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Peraturan itu mengatur persyaratan, tata cara, pemantauan, dan evaluasi penggabungan di lingkungan pemerintah daerah. Kabupaten Mamasa lebih dahulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri. Abstrak peraturan itu menyebut dua dasar yang perlu diperiksa bersama, yaitu jumlah siswa yang sangat minim dan kedekatan dengan sekolah lain yang setingkat. Aturannya juga mencakup sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik. Dua peraturan daerah tersebut memperlihatkan bahwa penggabungan tidak berdiri sebagai operasi mengurangi jumlah gedung. Pemerintah harus mengatur status sekolah, aset, guru, tenaga kependidikan, dan perpindahan peserta didik. Perbedaan waktu serta isi aturan daerah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan bergantung pada kondisi dan keputusan pemerintah setempat. ## Mutu dan efisiensi berhadapan dengan jarak layanan Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan pada 2022 memberi gambaran tentang alasan pemerintah daerah mengusulkan penggabungan. Kajian terhadap 224 SD negeri di 20 kecamatan menemukan 45.608 siswa dan 2.722 guru dari 204 sekolah. Tim kajian mengusulkan 117 sekolah di 16 kecamatan untuk digabung menjadi 51 sekolah dasar negeri. Kajian itu juga menemukan 93 kepala sekolah berstatus pelaksana tugas dari total 224 kepala sekolah. Dari 190 sekolah yang datanya diperiksa untuk ruang UKS, 70 sekolah memenuhi standar sarana tersebut. Pemeriksaan perpustakaan pada 191 sekolah menemukan 105 sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana. Data itu dipakai peneliti untuk menghubungkan jumlah murid, tenaga guru, kepala sekolah, dan fasilitas dalam usulan penggabungan. Hasil Medan tidak bisa dipindahkan begitu saja ke Boyolali, Mamasa, Semarang, atau Sleman. Kajian tersebut adalah potret satu kota pada 2022, sedangkan pemetaan Kemendikdasmen menyasar sekolah dengan kondisi daerah yang beragam pada 2026. Nilai kajiannya ada pada cara memeriksa beberapa komponen sekaligus, tanpa membatasi persoalan pada jumlah sekolah yang diusulkan untuk digabung. Penggabungan bisa mengurangi pengelolaan beberapa unit ketika sekolah berdekatan dan sumber dayanya tersebar. Namun, sekolah yang jauh dari permukiman lain dapat menjadi satu-satunya layanan pendidikan dasar bagi anak di wilayah itu. Perjalanan yang lebih panjang dapat memengaruhi kehadiran, biaya keluarga, dan keselamatan murid, terutama jika transportasi umum tidak tersedia. Jarak perlu masuk sejak tahap pemetaan, bukan sesudah keputusan dibuat. Pemerintah daerah perlu membandingkan lokasi sekolah, rumah murid, akses jalan, waktu tempuh, dan kapasitas sekolah penerima. Peraturan daerah yang mengatur mekanisme penggabungan juga perlu dibaca bersama kondisi sekolah sasaran, karena syarat administratif belum menjelaskan beban perjalanan setiap anak. ## Guru menghadapi penataan status dan penempatan Perubahan jumlah sekolah mengubah kebutuhan kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga kependidikan. Kajian Medan mencatat komposisi 1.093 guru pegawai negeri sipil, 694 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 928 guru honorer dari 2.722 guru pada 204 sekolah. Komposisi itu memperlihatkan bahwa penggabungan menyentuh status kerja, tanpa membatasi persoalan pada perpindahan ruang mengajar. Pemda perlu menetapkan penempatan, beban kerja, perjalanan menuju sekolah baru, dan nasib tenaga yang tidak langsung masuk dalam kebutuhan sekolah hasil penggabungan. Keputusan yang hanya menghitung jumlah rombongan belajar berisiko mengabaikan distribusi guru antarkelas dan bidang studi. Kemendikdasmen menyatakan sekolah dengan jumlah murid terbatas tetap memperoleh pendampingan dan layanan pendidikan. Pernyataan itu memberi ruang bagi pilihan selain penggabungan, termasuk memperbaiki pembelajaran, melengkapi sarana, atau menyesuaikan layanan dengan karakteristik wilayah. Pilihan tersebut perlu diuji melalui evaluasi berkala yang membandingkan biaya, mutu layanan, kehadiran, dan hasil belajar. ## Keputusan 2026 masih menyisakan ukuran keberhasilan Siaran pers Kemendikdasmen 19 Juli 2026 menyebut empat arah kerja, yaitu memetakan layanan berdasarkan demografi, mengevaluasi daya tampung, memperkuat perencanaan berbasis data, dan mendampingi sekolah dengan murid terbatas. Dokumen itu belum menetapkan ambang nasional yang otomatis memicu penggabungan, jadwal keputusan, atau ukuran hasil yang berlaku bagi semua daerah. Kekosongan ukuran itu penting bagi sekolah dan keluarga karena status sekolah dapat memengaruhi pilihan tempat belajar, penempatan guru, dan penggunaan bangunan publik. Pemerintah daerah perlu menjelaskan data yang dipakai untuk setiap keputusan, pihak yang memeriksa dampak, serta cara keluarga menyampaikan keberatan. Sampai pembahasan lintas kementerian dan pemda selesai, Kemendikdasmen belum mengumumkan kebijakan tunggal untuk seluruh sekolah dengan murid terbatas. Keluarga juga menerima dampak langsung dari perubahan lokasi sekolah. Orang tua perlu mengetahui apakah sekolah penerima memiliki ruang kelas dan guru yang cukup, bagaimana anak mencapai lokasi itu, serta apakah biaya perjalanan berubah. Informasi tersebut belum dirinci dalam siaran pers nasional, sehingga pemerintah daerah perlu menyampaikannya bersama hasil pemetaan setiap sekolah. Perkembangan 2026 menunjukkan dua kebutuhan yang berjalan bersamaan. Pemerintah harus mengetahui sekolah mana yang kekurangan murid dan sumber dayanya tidak memadai. Pemerintah juga harus memastikan penataan tidak mengurangi akses anak yang tinggal jauh dari pusat permukiman. Data Dapodik, aturan daerah, kajian fasilitas, serta peta perjalanan murid perlu bertemu sebelum satu gedung ditetapkan untuk digabung atau dipertahankan. Batas yang masih terbuka ada pada hasil pemetaan sekolah di bawah 100 dan 60 murid, termasuk tindak lanjut koordinasi Kemendikdasmen dengan Kemendagri dan pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan kebijakan kelak perlu menjawab apakah murid belajar di sekolah yang lebih bermutu tanpa menanggung perjalanan yang lebih berat, dan apakah guru mendapat penempatan yang jelas setelah struktur sekolah berubah. ## Pertanyaan umum ### Apakah SD dengan sedikit murid baru pasti digabung? Tidak. Kemendikdasmen baru menyebut pemetaan sekolah dengan kurang dari 100 dan 60 murid serta perumusan kebijakan bersama pemerintah daerah. Jumlah murid baru perlu dibedakan dari total murid dan dibaca bersama kondisi wilayah. ### Siapa yang berwenang menata atau menggabungkan sekolah? Pengelolaan satuan pendidikan dasar berada pada pemerintah daerah. Kemendikdasmen menyatakan pemerintah pusat dan daerah akan memakai data serta membahas dampak sebelum menentukan kebijakan. ### Apa risiko penggabungan bagi murid? Sekolah hasil penggabungan bisa memiliki sumber daya yang lebih terkonsentrasi, tetapi jarak tempuh, biaya keluarga, transportasi, dan keselamatan murid perlu dihitung sebelum keputusan dibuat. ## Sumber - [Bersama Pemerintah Daerah, Kemendikdasmen Perkuat Langkah Atasi Sekolah Minim Murid](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15779-bersama-pemerintah-daerah-kemendikdasmen-perkuat-langkah-atasi-sekolah-minim-murid), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 19 Juli 2026 - [Kemendikdasmen Turun Tangan Atasi Fenomena Sekolah Minim Murid Baru](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260715065626-20-1380822/kemendikdasmen-turun-tangan-atasi-fenomena-sekolah-minim-murid), CNN Indonesia, 15 Juli 2026 - [Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2025/2026](https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/buku-statistik/ikhtisar-data-pendidikan-tahun-2025-2026-2026), Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 26 Mei 2026 - [Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah](https://peraturan.bpk.go.id/Details/349713/perbup-kab-boyolali-no-5-tahun-2026), Badan Pemeriksa Keuangan, 13 Januari 2026 - [Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri](https://peraturan.bpk.go.id/Details/262331/perbup-kab-mamasa-no-2-tahun-2023), Badan Pemeriksa Keuangan, 8 Februari 2023 - [Kajian Penggabungan Sekolah Dasar Negeri untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan di Kota Medan](https://brida.medan.go.id/storage/berita/files/Laporan%20Hasil%20Kajian%20Penggabungan%20SD%20Negeri.pdf), Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, 31 Oktober 2022