# PPG 2026: 238.860 Guru Belum Bersertifikat dan Ujian Mutu Setelahnya

> Pemerintah memperluas penjaringan PPG pada 2026 ketika 238.860 guru belum memiliki sertifikat pendidik. Angka itu membuka persoalan baru tentang mutu, akses, dan penempatan guru.

- Jenis: Artikel (Karier & Pengembangan Guru)
- Penulis: Tim Redaksi Qelas
- Terbit: 2026-11-13T13:29:35+07:00
- Topik: guru non-asn, sertifikasi guru, kesejahteraan guru, ppg 2026, pengembangan profesi
- URL: https://qelas.id/artikel/ppg-2026-238860-guru-belum-bersertifikat-dan-ujian-mutu-setelahnya

## Poin penting

- Sebanyak 238.860 guru belum memiliki sertifikat pendidik pada 2026, terdiri atas 37.026 guru dalam antrean dan 201.834 sasaran penjaringan.
- PPG Guru Tertentu tahap 2 memanggil 60.896 guru dari seluruh Indonesia pada Juni 2026.
- TPG guru non-ASN bersertifikat pada 2026 ditetapkan Rp2 juta per bulan bagi penerima sesuai persyaratan.
- PPG Calon Guru 2026 membuka 30 bidang studi berdasarkan proyeksi kebutuhan guru 2027 sampai 2028.
- Riset Bank Dunia menemukan sertifikasi belum menghasilkan perbaikan besar pada capaian belajar murid dalam evaluasi 2016.

Sebanyak 238.860 guru belum memiliki sertifikat pendidik pada 2026, menurut data Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah memperluas penjaringan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), termasuk bagi guru yang belum pernah mengikuti seleksi administrasi. Perluasan ini menjawab persoalan akses, tetapi hasilnya tetap bergantung pada mutu pelatihan, ketepatan data, dan kebutuhan guru di sekolah.

PPG 2026 berlangsung saat pemerintah juga menyiapkan calon guru berdasarkan proyeksi kebutuhan 2027 sampai 2028. Dua jalur itu menyasar kelompok berbeda, yaitu guru yang sudah mengajar dan lulusan perguruan tinggi yang baru meniti karier sebagai guru.

## Angka guru belum bersertifikat masih besar

Data Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 membagi 238.860 guru belum bersertifikat ke dalam dua kelompok. Sebanyak 37.026 guru sudah lulus seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu pada 2025 dan menunggu pemanggilan pada 2026. Sebanyak 201.834 guru lain masuk sasaran penjaringan baru.

Kelompok kedua terdiri atas guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum mengikuti seleksi administrasi pada tahun sebelumnya. Direktorat PPG menyebut data itu bersifat dinamis karena pemutakhiran dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Pembagian tersebut mengubah cara pemerintah mencari peserta. Guru tidak lagi sepenuhnya menunggu pendaftaran terbuka, tetapi menerima notifikasi melalui Info GTK untuk menyatakan minat mengikuti PPG. Guru yang berminat kemudian mengikuti seleksi sesuai ketentuan dan masuk ke dalam antrean pemanggilan.

Kemendikdasmen menyebut guru di daerah terpencil dan guru swasta sebagai kelompok yang perlu dijangkau melalui pola penjaringan. Pemberitahuan melalui sistem dapat mengurangi hambatan informasi, tetapi guru tetap harus memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan verifikasi data.

## Penjaringan mengurangi hambatan informasi, bukan syarat

Program Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik Tahun 2026 mensyaratkan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, serta belum memiliki sertifikat pendidik. Guru memeriksa notifikasi pada Info GTK atau SIMPKB, memperbarui data ijazah, lalu mengonfirmasi keikutsertaan.

Direktorat PPG menjalankan tahap kedua PPG bagi Guru Tertentu dengan memanggil 60.896 guru pada Juni 2026. Jawa Barat memiliki peserta terbanyak dengan 8.565 guru, disusul Jawa Timur sebanyak 6.548 guru, Sumatra Utara 4.425 guru, dan Jawa Tengah 3.964 guru.

Peserta tahap kedua mengikuti lapor diri pada 1 sampai 4 Juli 2026, orientasi pada 8 Juli, pembelajaran mandiri melalui Ruang GTK sampai 12 Agustus, lalu Uji Kompetensi Peserta PPG. Guru yang lulus seluruh tahapan memperoleh sertifikat pendidik.

Rangkaian itu menunjukkan bahwa perluasan akses belum sama dengan kelulusan. Guru perlu melewati verifikasi, pembelajaran, dan uji kompetensi, sedangkan dinas pendidikan perlu memastikan data dan pendampingan berjalan sesuai jadwal.

## Sertifikat menghubungkan karier dan tunjangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan sertifikat pendidik sebagai bukti formal pemenuhan standar kompetensi dan pengakuan terhadap profesi guru. Sertifikat juga menjadi salah satu syarat memperoleh tunjangan profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemendikdasmen menganggarkan sekitar Rp11,5 triliun pada 2026 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi 392.870 guru non-ASN yang telah memenuhi persyaratan. Guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan, sedangkan guru yang memiliki inpassing menerima besaran sesuai gaji pokok dalam surat keputusan inpassing.

Anggaran itu memperlihatkan hubungan langsung antara sertifikasi dan kesejahteraan. Guru yang belum bersertifikat belum masuk kelompok penerima TPG melalui jalur tersebut, sehingga antrean PPG memiliki konsekuensi terhadap pendapatan selain pengakuan profesional.

Kemendikdasmen juga menaikkan insentif guru non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang per bulan pada 2026. Insentif itu dianggarkan sekitar Rp1,8 triliun untuk 377.143 guru, sehingga kebijakan kesejahteraan berjalan melalui beberapa skema dengan syarat yang berbeda.

## Sertifikasi belum otomatis memperbaiki pembelajaran

Laporan Bank Dunia pada 2016 menemukan bahwa program sertifikasi guru di Indonesia belum menghasilkan perbaikan besar pada capaian belajar murid, meskipun program tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang besar. Laporan itu menyarankan agar sistem memberi penghargaan pada kompetensi yang terbukti berguna, termasuk penguasaan mata pelajaran, bukan hanya ijazah atau masa kerja.

Temuan tersebut tidak membatalkan kebutuhan sertifikasi, tetapi memberi batas pada cara membaca angka kelulusan. Sertifikat menunjukkan bahwa guru melewati jalur profesi yang ditetapkan, sementara perubahan pembelajaran perlu dilihat melalui praktik mengajar dan capaian murid.

Riset Andi Aswad Jahudin, Supadi, dan Kamaludin dalam Journal of Educational Sciences pada 2026 juga menemukan bahwa kebijakan distribusi guru masih menghadapi kapasitas kelembagaan daerah yang tidak merata, penolakan terhadap penempatan di wilayah terpencil, dan koordinasi antarlembaga yang terbatas. Kajian itu menelaah 31 artikel ilmiah tentang kebijakan distribusi guru pada 2010 sampai 2025.

Hubungan antara sertifikasi dan distribusi menjadi persoalan tersendiri. Guru yang telah tersertifikasi belum tentu berada pada bidang studi atau wilayah yang kekurangan tenaga, sementara sekolah yang kekurangan guru membutuhkan kecocokan mata pelajaran, jenjang, dan lokasi.

## PPG calon guru harus terhubung dengan kebutuhan sekolah

Seleksi PPG Calon Guru 2026 dibuka pada 27 Juni sampai 25 Juli 2026 untuk lulusan perguruan tinggi yang belum terdaftar sebagai guru di Dapodik atau Simpatika. Peserta harus berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember 2026, memiliki ijazah S-1 atau D-IV yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, serta memiliki IPK minimal 3,00.

Program itu membuka 30 bidang studi, terdiri atas 18 bidang studi umum dan 12 bidang studi kejuruan. Kemendikdasmen menyusun pembukaan bidang studi berdasarkan proyeksi kebutuhan guru pada 2027 sampai 2028.

Perkuliahan berlangsung selama dua semester di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penyelenggara PPG. Biayanya Rp8,5 juta per semester atau Rp17 juta untuk dua semester, dan pemerintah menyediakan beasiswa bagi peserta yang lulus seleksi serta ditetapkan sebagai peserta PPG.

Rancangan berdasarkan proyeksi kebutuhan memberi arah pada pasokan guru baru. Hasilnya tetap perlu diuji melalui penempatan lulusan, kesesuaian bidang studi, dan keberlanjutan mereka mengajar pada sekolah yang membutuhkan.

## Data menentukan siapa yang terjangkau

Data 238.860 guru belum bersertifikat berasal dari pemetaan pemerintah pada 2026, sedangkan data peserta PPG tahap kedua berasal dari verifikasi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi. Perbedaan cakupan itu berarti jumlah guru yang belum bersertifikat tidak sama dengan jumlah guru yang langsung mengikuti PPG pada tahun yang sama.

Pembaruan Dapodik menjadi penentu karena status aktif mengajar, kualifikasi akademik, dan riwayat seleksi tercatat melalui sistem tersebut. Kesalahan atau keterlambatan data dapat menunda notifikasi, verifikasi dinas, dan pemanggilan peserta.

Pemerintah telah menggeser pola dari pendaftaran aktif menuju penjaringan, memperluas PPG bagi Guru Tertentu, dan membuka PPG Calon Guru berdasarkan proyeksi kebutuhan. Hal yang belum terlihat adalah berapa banyak dari 238.860 guru itu yang akan memperoleh kesempatan sampai lulus serta apakah lulusan baru akan mengisi bidang dan wilayah yang kekurangan guru.

Ukuran keberhasilan kebijakan ini berada setelah sertifikat diterbitkan, yaitu pada kecocokan penempatan, praktik pembelajaran, dan perubahan capaian murid. Data peserta, kelulusan, penempatan, serta dampak pembelajaran perlu dibaca bersama agar sertifikasi tidak berhenti pada jumlah guru yang menyelesaikan program.

## Pertanyaan umum

### Berapa guru yang belum memiliki sertifikat pendidik pada 2026?

Data Direktorat Pendidikan Profesi Guru mencatat 238.860 guru belum bersertifikat pendidik pada 2026. Sebanyak 37.026 guru berada dalam antrean pemanggilan, sedangkan 201.834 guru masuk sasaran penjaringan.

### Apa syarat utama mengikuti PPG bagi Guru Tertentu 2026?

Syarat yang disebut dalam penjaringan 2026 mencakup ijazah S-1 atau D-IV, status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, dan belum memiliki sertifikat pendidik. Guru juga perlu memperbarui data serta mengonfirmasi minat melalui sistem yang ditentukan.

### Apakah sertifikat pendidik otomatis meningkatkan mutu pembelajaran?

Sertifikat menunjukkan pemenuhan standar kompetensi melalui jalur profesi, tetapi tidak otomatis membuktikan perubahan capaian belajar. Laporan Bank Dunia pada 2016 menemukan program sertifikasi belum menghasilkan perbaikan besar pada capaian belajar murid.

## Sumber

- [Konsolnas 2026: Kemendikdasmen Perkuat Penjaringan PPG untuk Tuntaskan Sertifikasi Guru](https://gtk.kemendikdasmen.go.id/news/siaran-pers/konsolnas-2026-kemendikdasmen-perkuat-penjaringan-ppg-untuk-tuntaskan-sertifikasi-guru), Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 12 Februari 2026
- [Kemendikdasmen Undang 60 Ribu Guru Ikuti PPG 2026 Tahap 2](https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-undang-60-ribu-guru-ikuti-ppg-tahap-2/), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 29 Juni 2026
- [Lebih Banyak Guru Profesional untuk Indonesia, Seleksi PPG Calon Guru 2026 Resmi Dibuka](https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/lebih-banyak-guru-profesional-untuk-indonesia-seleksi-ppg-calon-guru-2026-resmi-dibuka), Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2 Juli 2026
- [Indonesia Teacher Certification and Beyond: An Empirical Evaluation of the Teacher Certification Program and Education Quality Improvements in Indonesia](https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/64a5544c-857c-5ad9-89e9-5b22aae06759), World Bank, 6 Juni 2016
- [Policy Analysis and Implementation of Teacher Distribution in Indonesia: Systematic Literature Review (2010–2025)](https://jes.ejournal.unri.ac.id/index.php/JES/article/view/2647), Journal of Educational Sciences, Universitas Riau, 15 September 2026
- [Penjaringan Data Guru Belum Bersertifikat Pendidik 2026: Jadwal dan Tahapan](https://news.detik.com/berita/d-8458127/penjaringan-data-guru-belum-bersertifikat-pendidik-2026-jadwal-dan-tahapan), detikNews, 23 April 2026
- [Tahun 2026, Kemendikdasmen Lanjutkan dan Perkuat Komitmen Kesejahteraan bagi Guru Non-ASN](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14616-tahun-2026-kemendikdasmen-lanjutkan-dan-perkuat-komitmen-kesejahteraan-bagi-guru-non-asn), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 26 Januari 2026