# Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Swasta: Putusan Ada, Skema Belum Rinci

> Putusan MK mewajibkan jaminan pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri dan swasta, tetapi skema pelaksanaannya belum dirinci. Naskah ini memetakan batas BOS dan PIP bagi keluarga serta sekolah.

- Jenis: Artikel (Isu & Kebijakan)
- Penulis: Tim Redaksi Qelas
- Terbit: 2026-11-14T10:29:39+07:00
- Topik: anggaran pendidikan, sekolah swasta, sekolah gratis, putusan mk
- URL: https://qelas.id/artikel/pendidikan-dasar-gratis-di-sekolah-swasta-putusan-ada-skema-belum-rinci

## Poin penting

- Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah yang dikelola negara maupun masyarakat.
- Pada 29 Oktober 2026, data Kemendikdasmen mencatat 28.458.053 murid SD/sederajat dan 13.877.416 murid SMP/sederajat.
- Kemendikdasmen menyebut BOS menjangkau sekolah negeri dan swasta, sementara PIP diarahkan kepada murid dari keluarga tidak mampu.
- Simulasi Kemendikdasmen yang dikutip Kompas.com memperkirakan kebutuhan Rp183,4 triliun untuk pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta.

Pada 12 November 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut sekolah negeri dan swasta sebagai mitra dalam layanan pendidikan. Pernyataan itu muncul setelah siaran pers Kemendikdasmen pada September menyebut skema masih disiapkan. Rilis November merinci dukungan bagi sekolah, tetapi tidak memuat mekanisme pembebasan pungutan di sekolah swasta.

BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau kebutuhan yang berbeda dari jaminan bebas biaya bagi keluarga. Kedua program itu sudah memberi dukungan kepada murid atau satuan pendidikan swasta sesuai ketentuan masing-masing. Bantuan tersebut belum menjelaskan biaya apa yang harus ditanggung negara ketika sebuah keluarga tidak memperoleh tempat di sekolah negeri.

## Putusan MK mengubah cakupan wajib belajar gratis

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025 mengubah pemaknaan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Uraian resmi MK menyebut sekolah dan madrasah swasta masuk dalam cakupan tersebut. [Penjelasan MK](https://mkri.id/berita/mk-negara-biayai-pendidikan-dasar-di-sekolah-madrasah-swasta-selama-memenuhi-syarat-23308)

Pertimbangan MK bertumpu pada keadaan murid yang masuk sekolah swasta karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Hak atas pendidikan dasar, menurut penalaran dalam putusan, tidak boleh berhenti pada keluarga yang kebetulan mendapat kursi negeri. Dengan memasukkan sekolah swasta, putusan menautkan kewajiban negara pada hak murid, terlepas dari status pengelola sekolah.

MK juga menyatakan sekolah atau madrasah swasta tidak dilarang sepenuhnya membiayai penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik atau sumber lain selama sesuai aturan. Bantuan bagi murid di sekolah swasta tetap dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam peraturan. Artinya, perintah negara menjamin pendidikan dasar tanpa biaya berjalan bersama kebutuhan untuk menentukan sekolah mana yang masuk skema bantuan dan bagaimana biaya yang dilarang dipungut dihitung.

Angka yang dipakai MK untuk menggambarkan persoalan berasal dari tahun ajaran 2023/2024. Pada jenjang SD, sekolah negeri menampung 970.145 murid dan sekolah swasta 173.265 murid. Di SMP, angka yang dicantumkan adalah 245.977 murid di sekolah negeri serta 104.525 murid di sekolah swasta. Angka itu menggambarkan jumlah murid yang tercatat pada konteks yang dipakai MK, bukan daftar penerima subsidi baru. Data tersebut memperlihatkan bahwa sekolah swasta telah menjadi tempat belajar bagi peserta didik pendidikan dasar.

## Arah pemerintah bertemu dengan dukungan yang sudah berjalan

Pada 24 September 2026, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan sedang menyiapkan skema pendidikan gratis setelah arahan Presiden Prabowo Subianto. Siaran pers Kemendikdasmen menjelaskan bahwa dukungan yang telah berjalan mencakup BOS bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, sedangkan PIP diarahkan kepada murid dari keluarga tidak mampu. [Pernyataan Kemendikdasmen](https://gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/news/mendikdasmen-tindaklanjuti-arahan-presiden-siapkan-penerapan-layanan-pendidikan-gratis)

BOS membantu kebutuhan operasional satuan pendidikan, termasuk pembayaran guru non-ASN dan perbaikan ringan, menurut penjelasan kementerian. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 mendefinisikan BOSP sebagai dana alokasi khusus nonfisik untuk biaya operasional nonpersonalia. Tujuan pendanaan sekolah itu berbeda dari jaminan bahwa orang tua tidak diminta membayar pungutan untuk kebutuhan pendidikan dasar. [Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026](https://peraturan.go.id/id/permendikdasmen-no-8-tahun-2026)

PIP juga memiliki fungsi yang berbeda. Bantuan itu ditujukan kepada murid dari keluarga tidak mampu, sehingga penerimanya ditentukan oleh kondisi ekonomi dan ketentuan program. Bantuan untuk individu dapat meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi tidak otomatis membiayai kebutuhan operasional sekolah swasta yang harus tetap membayar tenaga pengajar dan menjaga layanan belajar.

Siaran pers Kemendikdasmen tanggal 27 September belum menjawab apakah BOS atau PIP akan diubah untuk memenuhi amar MK. Rilis itu juga belum menjelaskan besar biaya yang ditanggung negara maupun cara sekolah swasta mengajukan bantuan. Siaran pers tersebut menyebut komitmen layanan pendidikan gratis dan dukungan yang sudah tersedia, tetapi bagian akhirnya merujuk secara khusus pada layanan gratis bagi murid di sekolah negeri. Perbedaan redaksi itu membuat cakupan program pemerintah yang sedang disiapkan perlu dibaca terpisah dari kewajiban hukum atas SD dan SMP swasta.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen mencatat 28.458.053 murid SD atau sederajat dan 13.877.416 murid SMP atau sederajat pada 29 Oktober 2026. Jumlah itu menggambarkan skala layanan pendidikan dasar yang dikelola dalam data kementerian, bukan sasaran penerima subsidi sekolah swasta. [Data peserta didik Kemendikdasmen](https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/pd/jumlah-per-wilayah)

## Besaran biaya belum sama dengan pagu yang tersedia

Simulasi Kemendikdasmen yang dikutip Kompas.com pada 12 Oktober 2026 menyebut kebutuhan Rp183,4 triliun untuk pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta. Angka itu menunjukkan besaran kebutuhan dalam simulasi, sementara laporan tersebut tidak menyajikannya sebagai pagu khusus yang telah ditetapkan untuk sekolah swasta. [Kolom Kompas.com tentang pembiayaan sekolah gratis](https://www.kompas.com/edu/read/2026/10/12/083500371/sekolah-gratis-tanpa-anggaran-baru-beban-pindah-ke-mana-)

Simulasi Rp183,4 triliun tidak sama dengan keputusan anggaran untuk sekolah. Simulasi menjawab perkiraan biaya apabila program berjalan dengan asumsi tertentu. Pagu resmi menjawab berapa uang yang tersedia pada tahun anggaran tertentu. Ketika dua hal ini disamakan, angka kebutuhan mudah dibaca sebagai janji pembayaran yang sudah berlaku, padahal kementerian masih menyatakan sedang menyiapkan skema.

Kolom Kompas.com menghubungkan kebutuhan sekolah gratis dengan ruang belanja pendidikan yang juga membiayai program dan layanan lain. Karena kolom itu adalah pandangan penulis, perhitungan ruang fiskalnya harus dibaca sebagai analisis, bukan keputusan pemerintah. Kolom tersebut mengutip nilai simulasi, tetapi tidak menyertakan rincian alokasi final bagi sekolah swasta.

Pada 30 Juni 2026, anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan pemerintah masih menyimulasikan skema anggaran dan pelaksanaan melalui Kemendikdasmen, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan. Ia juga menyampaikan kekhawatiran pengelola sejumlah sekolah swasta favorit terhadap kemungkinan standar pembiayaan pemerintah menurunkan fasilitas atau mutu layanan. Komisi X, menurut laporan DPR, menerima kemungkinan penerapan bertahap jika pembiayaan serentak untuk berbagai kelompok sekolah belum siap. [Laporan DPR RI](https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Putusan-MK-Jadi-Dasar-Penerapan-Sekolah-Gratis-di-SD-SMP-Swasta-66576)

Komisi X DPR RI membuka kemungkinan penerapan bertahap apabila pembiayaan serentak bagi kelompok sekolah yang berbeda belum siap. Urutan dan kriteria penerimanya akan menentukan perlakuan terhadap keluarga. Bila bantuan hanya mengikuti kapasitas fiskal daerah, murid dengan kondisi ekonomi dan pilihan sekolah serupa dapat menerima perlakuan berbeda antardaerah. Penerapan satu tarif untuk semua sekolah berisiko tidak menutup kebutuhan satuan yang menanggung biaya layanan berbeda. Dampak kedua pilihan itu bergantung pada kriteria sekolah dan keluarga yang ditetapkan pemerintah.

## Kemitraan swasta belum sama dengan pembebasan pungutan

Pada 12 November 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan kementerian tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam sejumlah program prioritas. Siaran persnya menyebut revitalisasi satuan pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta. Rilis yang sama juga menyebut distribusi papan interaktif digital serta dukungan kesejahteraan guru. Pernyataan itu mengakui peran sekolah swasta, tetapi tidak merinci siapa yang membayar biaya pendidikan dasar murid swasta.

Laporan Komisi X menyebut kekhawatiran sekolah swasta favorit atas kemungkinan penyeragaman biaya. Pertimbangan MK mencatat murid yang harus masuk sekolah swasta karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Skema bantuan akan menentukan bagaimana alasan keluarga memilih sekolah swasta dan kemampuan sekolah menetapkan iuran diperhitungkan, sesuai kriteria hukum yang berlaku.

Anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih kembali mendesak agar pendidikan gratis mencakup SD dan SMP swasta dalam pemberitaan ANTARA pada 29 September 2026. Ia berpendapat anggaran pendidikan dapat menanggung kebijakan itu, sementara angka kebutuhan yang ia sebut untuk cakupan pendidikan yang lebih luas berbeda dari simulasi Kemendikdasmen untuk pendidikan dasar. Pernyataan anggota DPR tersebut adalah pandangan politik mengenai prioritas anggaran, bukan keputusan pemerintah yang menetapkan penerima atau jadwal. [Laporan ANTARA](https://kupang.antaranews.com/berita/200875/anggota-dpr-meminta-pendidikan-gratis-juga-mencakup-sekolah-swasta)

Pernyataan Kemendikdasmen dan DPR RI memetakan perdebatan pada cakupan kebijakan serta pembiayaan. MK menetapkan kewajiban, kementerian melaporkan dukungan yang telah berjalan dan persiapan skema, sedangkan DPR mendorong pelaksanaan yang mencakup sekolah swasta. Belum ada rincian yang dikutip dalam pernyataan-pernyataan tersebut tentang batas iuran yang boleh dipungut sekolah peserta program.

## Ukuran pelaksanaan perlu terlihat pada tagihan keluarga

Status sekolah penerima BOS belum cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga memperoleh pendidikan tanpa biaya. Tanpa petunjuk tertulis tentang biaya yang ditanggung dan cara menyampaikan pengaduan, keluarga sulit mengetahui apakah pungutan tertentu telah dihapus atau hanya berubah nama. Data jumlah murid penerima dan sekolah peserta akan menunjukkan sejauh mana bantuan menjangkau murid yang terpaksa memilih sekolah swasta.

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengatur dana operasional bagi satuan pendidikan, sementara skema sekolah gratis memerlukan kepastian tentang nilai penggantian dan jadwal pembayaran. Kejelasan itu menentukan kemampuan sekolah menjaga kegiatan belajar tanpa memindahkan kekurangan dana ke orang tua. Putusan MK menyebut bantuan dapat diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan masyarakat jika memenuhi kriteria dalam peraturan. Kriteria itu menentukan sekolah swasta yang dapat masuk dalam skema pembiayaan. Aturan BOSP yang berlaku sejak 2026 memberi kerangka bagi biaya operasional, sementara skema pemenuhan pendidikan dasar gratis memerlukan penetapan lain yang selaras dengan amar putusan.

Pada 14 November 2026, bahan publik yang ditelaah memuat putusan MK serta keterangan pemerintah mengenai bantuan operasional dan kemitraan sekolah swasta. Bahan itu belum memperlihatkan aturan pelaksanaan yang menetapkan kelompok SD dan SMP swasta penerima. Besaran bantuan dan tanggal mulai juga belum tercantum dalam bahan tersebut. Sampai rincian tersebut diumumkan, keluarga belum dapat memastikan kapan hak bebas biaya di sekolah swasta mulai tampak dalam pembayaran sekolah.

## Pertanyaan umum

### Apa cakupan putusan MK tentang pendidikan dasar gratis

Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan di sekolah negeri maupun sekolah yang dikelola masyarakat.

### Apakah BOS dan PIP sudah berarti sekolah swasta gratis

Belum otomatis. BOS mendukung operasional satuan pendidikan, sedangkan PIP ditujukan kepada murid dari keluarga tidak mampu; skema khusus untuk memenuhi putusan MK belum dirinci dalam sumber yang ditelaah.

### Berapa perkiraan biaya pendidikan dasar gratis

Simulasi Kemendikdasmen yang dikutip Kompas.com pada 12 Oktober 2026 menyebut kebutuhan Rp183,4 triliun untuk sekolah negeri dan swasta. Angka tersebut bukan pagu yang telah disahkan.

## Sumber

- [Data peserta didik aktif menurut jenjang](https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/pd/jumlah-per-wilayah), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 29 Oktober 2026
- [Skema layanan pendidikan gratis dan dukungan BOS serta PIP](https://gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/news/mendikdasmen-tindaklanjuti-arahan-presiden-siapkan-penerapan-layanan-pendidikan-gratis), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 27 September 2026
- [Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang pengelolaan BOSP](https://peraturan.go.id/id/permendikdasmen-no-8-tahun-2026), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 6 Februari 2026
- [Pembahasan Komisi X tentang putusan sekolah gratis di SD dan SMP swasta](https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Putusan-MK-Jadi-Dasar-Penerapan-Sekolah-Gratis-di-SD-SMP-Swasta-66576), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 30 Juni 2026
- [Kolom tentang kebutuhan pembiayaan sekolah gratis](https://www.kompas.com/edu/read/2026/10/12/083500371/sekolah-gratis-tanpa-anggaran-baru-beban-pindah-ke-mana-), Kompas.com, 12 Oktober 2026
- [DPR mendorong pendidikan gratis di sekolah swasta](https://kupang.antaranews.com/berita/200875/anggota-dpr-meminta-pendidikan-gratis-juga-mencakup-sekolah-swasta), ANTARA, 29 September 2026
- [Pernyataan Kemendikdasmen tentang kemitraan sekolah negeri dan swasta](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16467-wamendikdasmen-atip-sekolah-negeri-dan-swasta-merupakan-dua-sayap-pendidikan-yang-tidak-terpisahkan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 12 November 2026