# Bahasa Inggris Wajib di SD: Ujian Kesiapan Guru Dimulai 2026

> Bahasa Inggris wajib mulai kelas III SD pada 2027/2028. Pemerintah menyiapkan guru, tetapi data menunjukkan kemampuan dan pemerataan pengajar masih menjadi tantangan utama.

- Jenis: Artikel (Isu & Kebijakan)
- Penulis: Tim Redaksi Qelas
- Terbit: 2026-11-07T20:20:54+07:00
- Topik: Bahasa Inggris, kurikulum, guru, sekolah dasar, kebijakan pendidikan
- URL: https://qelas.id/artikel/bahasa-inggris-wajib-di-sd-ujian-kesiapan-guru-dimulai-2026

## Poin penting

- Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada tahun ajaran 2027/2028 berdasarkan perubahan regulasi kurikulum.
- Kemendikdasmen menargetkan penyiapan sekitar 10.000 guru pada 2026 untuk mendukung kebutuhan sekitar 150.000 guru di SD.
- Kajian PSKP menemukan hanya 20 persen guru SD yang mengikuti tes mencapai kemampuan Bahasa Inggris level B1 atau lebih.
- Sekitar 58.000 sekolah dasar dijadwalkan mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris pada 2027.
- Pemerataan guru, pengakuan linieritas, bahan ajar, dan pendampingan menjadi persoalan teknis yang belum sepenuhnya terjawab.

Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas III sekolah dasar dan sederajat. Kebijakan ini sudah memiliki dasar dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, tetapi pelaksanaannya baru mendapat gambaran lebih konkret pada November 2026, ketika pemerintah mengumumkan target penyiapan guru dan jumlah sekolah yang akan menjalankannya.

Kemendikdasmen menyebut sekitar 58.000 sekolah dasar dijadwalkan mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris pada 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memperkirakan kebutuhan mencapai sekitar 150.000 guru Bahasa Inggris, dengan sasaran awal sedikitnya satu guru untuk setiap sekolah. Jarak antara kebutuhan dan kapasitas penyiapan guru membuat kebijakan ini bergantung pada strategi transisi, bukan sekadar perubahan kurikulum.

## Aturan sudah ditetapkan, pelaksanaan masih bertahap

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 mengatur bahwa Bahasa Inggris di SD menjadi mata pelajaran pilihan pada tahun ajaran 2024/2025 sampai 2026/2027. Statusnya berubah menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028. Perubahan tersebut diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang berlaku sejak 15 Juli 2025.

Penerapan dimulai dari kelas III, bukan seluruh kelas SD sekaligus. Dalam penjelasan terbaru Kemendikdasmen, pembelajaran pada tahap awal diarahkan pada kemampuan menyimak dan berbicara. Lagu dan permainan digunakan untuk membangun keberanian murid berkomunikasi, sedangkan tata bahasa tidak menjadi penekanan utama.

Pendekatan ini menjawab salah satu persoalan pembelajaran bahasa asing di usia awal. Murid kelas III belum membutuhkan beban materi yang sama dengan peserta didik jenjang menengah. Mereka memerlukan pengalaman menggunakan bahasa secara sederhana dan berulang. Namun, pendekatan komunikatif tetap membutuhkan guru yang memahami karakter anak, bukan sekadar orang yang menguasai kosakata Bahasa Inggris.

Dalam liputan Antara pada Oktober 2026, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan mengutamakan pelatihan guru kelas agar mampu mengajarkan kemampuan dasar Bahasa Inggris. Pengangkatan guru Bahasa Inggris secara khusus belum menjadi kebijakan utama, kecuali jika formasi calon pegawai negeri sipil dibuka untuk kebutuhan tersebut.

Pilihan ini membuat pelatihan guru kelas menjadi titik penentu. Sekolah tidak harus menunggu seluruh kebutuhan guru terpenuhi melalui rekrutmen baru, tetapi mutu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan, pendampingan, dan pengaturan beban kerja guru.

## Data lama menunjukkan masalah yang belum selesai

Risalah kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada April 2024 memberi gambaran tentang kondisi sebelum kewajiban diterapkan. Kajian itu menggunakan survei pada 492 satuan pendidikan SD di enam kabupaten dan kota pada akhir 2022. Hasilnya, 45,4 persen satuan pendidikan yang menjadi responden telah menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris.

Dari sekolah yang sudah menerapkannya, 43,8 persen menyatakan keputusan tersebut berasal dari inisiatif satuan pendidikan. Sebanyak 28,6 persen menyebut adanya instruksi pemerintah daerah. Untuk sekolah yang belum mengajarkan Bahasa Inggris, alasan utama yang muncul adalah tidak adanya guru Bahasa Inggris.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan status mata pelajaran akan menyentuh sekolah dengan titik awal yang berbeda. Sebagian sekolah sudah memiliki pengalaman, bahan ajar, atau guru yang dapat melanjutkan pembelajaran. Sekolah lain harus memulai dari pengadaan tenaga pengajar dan penyesuaian jadwal.

Mayoritas responden memang mendukung kebijakan tersebut. Sebanyak 96 persen kepala sekolah dan 95 persen guru dalam kajian itu menyatakan setuju Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di SD. Dukungan ini disertai beberapa kekhawatiran, antara lain tambahan jam pelajaran, kompetensi dan status guru, keterbatasan sarana, serta kurangnya bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan anak.

Dukungan terhadap tujuan kebijakan dengan kesiapan menjalankannya adalah dua hal yang berbeda. Sekolah dapat menyetujui pengajaran Bahasa Inggris sejak dini, tetapi tetap kesulitan menyediakan guru dan perangkat pembelajaran yang memadai. Perbedaan itu perlu menjadi dasar pemetaan pemerintah daerah sebelum kewajiban berlaku.

## Tantangan terbesar ada pada kompetensi dan status guru

Risalah kebijakan yang sama menemukan bahwa lebih dari 70 persen guru menyatakan mampu menguasai materi Bahasa Inggris dan mengajarkannya kepada murid SD. Namun, hasil tes kemampuan Bahasa Inggris memberikan gambaran yang lebih rendah. Hanya 20 persen guru SD yang mencapai level B1 atau lebih berdasarkan tes EnglishScore yang menggunakan kerangka CEFR.

Sebaliknya, 80 persen guru yang mengikuti tes berada di bawah level B1. Rinciannya, 11,9 persen berada pada level Pre-A1, 40,7 persen A1, dan 27,5 persen A2. Sebanyak 15,5 persen mencapai B1, 3,9 persen B2, dan 0,6 persen C1.

Data itu tidak berarti semua guru SD tidak mampu mengajar Bahasa Inggris. Tes tersebut mengukur kemampuan umum berbahasa, sedangkan kemampuan mengajar juga dipengaruhi pengalaman, metode, dan dukungan perangkat ajar. Namun, perbedaan antara persepsi kemampuan dan hasil tes menunjukkan perlunya standar yang lebih jelas untuk menentukan siapa yang siap mengajar dan dukungan apa yang dibutuhkan guru lain.

Guru Bahasa Inggris dari jenjang SMP, SMA, atau SMK dapat menjadi salah satu sumber daya transisi. Kajian PSKP menyarankan adanya regulasi yang mendukung linieritas guru yang mengajar lintas jenjang. Tanpa pengakuan beban mengajar dan status yang jelas, sekolah akan kesulitan mempertahankan model penugasan tersebut.

Guru yang mengajar di SD juga membutuhkan kompetensi khusus *English for Young Learners*. Mengajar anak usia sekolah dasar tidak sama dengan mengajar remaja. Pengajar perlu menyesuaikan bahasa, kegiatan, asesmen, dan target capaian dengan perkembangan peserta didik.

## Target 10.000 guru belum menjawab kebutuhan 58.000 sekolah

Pada 6 November 2026, Kemendikdasmen menyebut menargetkan penyiapan sekitar 10.000 guru SD melalui program nasional yang melibatkan perguruan tinggi. Program itu menjadi bagian dari penyiapan bertahap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150.000 guru Bahasa Inggris di sekolah dasar.

Pemerintah juga menyatakan akan memetakan kebutuhan guru bersama dinas pendidikan kabupaten. Langkah ini diperlukan karena kebutuhan sekolah berbeda menurut lokasi, jumlah murid, akses transportasi, dan ketersediaan guru. Penempatan satu guru untuk satu sekolah juga belum otomatis menjamin semua kelas memperoleh pembelajaran yang cukup jika guru tersebut harus menangani banyak rombongan belajar.

Kemendikdasmen, Universitas Pendidikan Indonesia, dan The Education University of Hong Kong pada November 2026 meluncurkan *Joint Centre for English Language Education and Leadership*. Pusat kolaborasi ini menyiapkan pelatihan guru, penelitian, pengembangan materi pembelajaran, dan pelatihan bagi pelatih. UPI juga berencana memperkuat pembelajaran Bahasa Inggris dalam kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Keterlibatan perguruan tinggi dapat membantu memperluas kapasitas pelatihan. Namun, jumlah peserta pelatihan perlu dibaca bersama kebutuhan sekolah yang akan mulai menerapkan kebijakan. Target 10.000 guru pada 2026 adalah tahap awal, sedangkan pemerintah menyebut kebutuhan keseluruhan sekitar 150.000 guru. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah guru yang mengikuti pelatihan. Pemerintah perlu mengukur kemampuan setelah pelatihan, praktik mengajar di kelas, dan keberlanjutan pendampingannya.

Persoalan lain adalah ketersediaan bahan ajar. Kajian PSKP merekomendasikan penyusunan buku teks dan modul yang sesuai dengan fase pembelajaran, terutama fase B dan C. Pemerintah juga merekomendasikan pelatihan intensif yang mencakup kemampuan Bahasa Inggris umum dan metode mengajar anak.

## Pemerataan akan menentukan arti kebijakan bagi murid

Kewajiban nasional dapat mengurangi perbedaan akses antarwilayah jika sekolah memperoleh dukungan yang sebanding. Sebaliknya, kebijakan ini dapat memperlebar perbedaan jika sekolah yang sudah memiliki guru dan fasilitas bergerak lebih cepat daripada sekolah yang berada di daerah terpencil.

Kemendikdasmen menyatakan sekitar 58.000 sekolah dasar akan mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris pada 2027. Wamendikdasmen Atip Latipulhayat juga menekankan bahwa pelaksanaan harus menjangkau daerah terpencil. Pernyataan itu menggeser ukuran keberhasilan dari ada atau tidaknya mata pelajaran di struktur kurikulum menjadi pengalaman belajar yang benar-benar diterima murid.

Bagi keluarga, perubahan ini berarti Bahasa Inggris akan hadir sebagai bagian dari pelajaran reguler di sekolah, bukan hanya sebagai program tambahan bagi sekolah tertentu. Jika guru, buku, dan waktu belajar tersedia, kebijakan dapat memperluas kesempatan belajar tanpa menjadikan kursus berbayar sebagai satu-satunya jalan. Jika dukungan sekolah tidak merata, keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih besar tetap lebih mudah mencari pelajaran tambahan.

Pemerintah masih perlu menjelaskan beberapa hal teknis sebelum tahun ajaran 2027/2028, termasuk standar kompetensi guru, pengakuan linieritas, pembagian tugas guru kelas, mekanisme asesmen, serta dukungan khusus bagi SD dan MI yang kekurangan pengajar. Kejelasan itu akan menentukan apakah masa transisi dipakai untuk membangun kapasitas atau hanya untuk memenuhi kewajiban administratif.

Kebijakan Bahasa Inggris wajib di SD sudah memiliki jadwal dan dasar hukum. Ujian berikutnya berlangsung di sekolah: apakah seorang guru yang telah dilatih memiliki waktu, bahan ajar, dan pendampingan untuk membuat murid kelas III berani menggunakan Bahasa Inggris. Jawaban atas pertanyaan itu akan lebih menentukan hasil kebijakan daripada jumlah sekolah yang tercantum dalam daftar penerapan.

## Pertanyaan umum

### Kapan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di SD?

Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028. Penerapannya dimulai dari kelas III SD, MI, dan bentuk satuan pendidikan sederajat.

### Berapa guru yang perlu disiapkan pemerintah?

Kemendikdasmen menyebut kebutuhan sekitar 150.000 guru Bahasa Inggris untuk sekolah dasar, dengan sasaran satu guru untuk setiap sekolah. Pada 2026, pemerintah menargetkan penyiapan sekitar 10.000 guru.

### Apa tantangan utama penerapan Bahasa Inggris wajib di SD?

Tantangan utamanya adalah ketersediaan dan kompetensi guru, pengakuan linieritas bagi guru yang mengajar lintas jenjang, bahan ajar yang sesuai usia, serta pemerataan dukungan bagi sekolah di berbagai daerah.

## Sumber

- [Membuka Jendela Dunia bagi Anak Indonesia melalui Pembelajaran Bahasa Inggris](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16435-membuka-jendela-dunia-bagi-anak-indonesia-melalui-pembelajaran-bahasa-inggris), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 6 November 2026
- [Kemendikdasmen, UPI, dan EdUHK Luncurkan Pusat Kolaborasi Pendidikan Bahasa Inggris](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16429-kemendikdasmen-upi-dan-eduhk-luncurkan-pusat-kolaborasi-pendidikan-bahasa-inggris), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 6 November 2026
- [Mendikdasmen sebut Bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD](https://bali.antaranews.com/berita/414744/mendikdasmen-sebut-bahasa-inggris-wajib-mulai-kelas-3-sd), ANTARA, 3 Oktober 2026
- [Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan](https://pskp.kemendikdasmen.go.id/file/kebijakan/1721102733_file.pdf), Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikdasmen, 1 April 2024
- [Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025](https://peraturan.bpk.go.id/Details/322506/permendikdasmen-no-13-tahun-2025), Database Peraturan BPK, 15 Juli 2025